JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Muhammadiyah menghormati Presiden Joko Widodo yang telah menyusun Kabinet Indonesia Maju. Karenanya, ormas Islam yang dipimpin oleh Haedar Nashir itu membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa tak puasa dengan keputusan Jokowi.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan, komposisi Kabinet Indonesia Maju yang disusun oleh Jokowi sudah sangat baik. Satu kader Muhammadiyah yakni Muhadjir Effendy duduk dalam jajaran menteri Jokowi sebagai Menko PMK.
"Muhammadiyah menghormati Presiden Joko Widodo dan berterima kasih karena Prof Muhadjir Effendy diberi amanat dan diangkat Presiden sebagai Menko PMK," ujar Dadang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/10).
Lebih lanjut, Dadang juga menjelaskan, jika ada pernyataan sejumlah kader Muhammadiyah terkait komposisi menteri di Kabinet Indonesia Maju, maka itu tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara keseluruhan.
Ditegaskannya, pernyataan-pernyataan dan tanggapan yang dikeluarkan oleh kader Muhammadiyah selain yang disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir bukanlah sikap resmi dari Muhammadiyah.
"Kami (pimpinan pusat Muhammadiyh) mengimbau agar para anggota atau kader Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar Kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah," tegas Dadang.
Dadang mengimbau, kader Muhammadiyah tak mengeluarkan pernyataan-peryataan politik seputar Kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan PP Muhammadiyah.
"Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin," ujar dia.
Dia juga menambahkan jika Muhammadiyah adalah sebuah gerakan kemasyarakatan dan bukanlah sebuah organisasi politik yang berorientasi kekuasaan.
"Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil-alamin," tandas Dadang.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim mengatakan, ia kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, Jokowi tak menunjuk perwakilan dari Muhammadiyah untuk mengisi pos di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Fahmi Salim juga mengaku pihaknya merasa terkejut dengan keputusan Jokowi memilih Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, apalagi dengan latar businessman atau entrepreneur.
"Sangat-sangat kaget. Tapi yang jelas Muhammadiyah ini tidak pernah minta dan tidak pernah juga meminta target. Tidak pernah memberikan patokan harus begini-begini, itu dibalikkan kepada Presiden," kata Fahmi pada diskusi di kawasan Wahid Hasyim.
Fahmi menyebut pendidikan di Indonesia bukan hanya mengenai persoalan teknologi atau prediksi masa depan. Menurutnya yang terpenting dalam dunia pendidikan bagaimana membangun morilitas generasi penerus bangsa.
"Muhammadiyah pusat pendidikan kita merasa bahwa ini sangat bersinggungan dengan hajat yang sangat besar dan kepentingan yang besar untuk mengelola pendidikan Indonesia. Karena masalah bicara tentang moralitas, karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Nah jadi bukan hanya persoalan teknologi," kata dia.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
