JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga akhir Juli 2019 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Realisasi TKDD telah mencapai Rp475,07 triliun atau sekitar 57,46 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Rinciannya, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp433,19 triliun (57,42 persen dari APBN 2019) dan Dana Desa Rp41,88 triliun (29,83 persen dari APBN 2019). Untuk belanja TKD, meliputi Dana Perimbangan sebesar Rp420,61 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5,32 triliun, dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp7,25 triliun.
Tingginya TKD dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi DID sebesar 20,02 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski penyalurannya baik, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan catatan soal dampaknya ke pertumbuhan ekonomi.
"TKDD itu meskipun ada beberapa perbaikan, sampai di daerah belum tentu dibelanjakan. Ini (anggaran) belum terakselerasi ke (pertumbuhan) ekonomi," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).
Menurut Sri Mulyani, rendahnya penyerapan anggaran di daerah misalnya untuk belanja modal dikarenakan perencanaannya yang sering terkendala. Maka dari itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih rajin belanja produktif di luar dari program yang sudah dicanangkan pemerintah.
"Belanja sifatnya mudah, (misalnya) subsidi PKH (Program Keluarga Harapan), DAK (Dana Alokasi Khusus) nonfisik, Biaya Operasi Sekolah, itu bisa berjalan selalu lebih mudah dan cepat. Ini yang mungkin salah satu perhatian bagi kita," katanya.
Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi
