JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kegembiraan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-14 oleh pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, pegawai non-PNS serta honorer pusat dan para pensiunan tidak turut dirasakan oleh para guru-guru honorer di tanah air.
"Kami bersedih karena THR tidak merata diberikan. Sementara status kami sebagai guru honorer tidak juga diangkat PNS," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Minggu (27/5/2018).
Menurut Titi, tidak semua pemda yang memberikan dana THR kepada guru honorer karena terbentur masalah PAD (pendapatan asli daerah). Wajar bila guru honorer menangis karena pengabdian mereka tidak dihargai.
"Kami berterima kasih kepada Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) yang mau menyisihkan dana THR-nya untuk honorer. Semoga ini bisa menutupi duka kami," katanya. Sementara itu, di kalangan honorer beredar surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka ini diviralkan guru-guru honorer di medsos.
Salah satu inti dari surat terbuka itu adalah, para guru honorer yang hidup di daerah perkampungan tidak mengharapkan jalan tol yang sedang dibangun pemerintah. Yang dibutuhkan adalah presiden mau melihat suara hati guru honorer.(esy)
Sumber: JPNN
Editor: Fopin A Sinaga
