TINDAK LANJUT TANGKAP TANGAN OLEH KPK

Krakatau Steel Digeledah, Dokumen dan Peralatan Elektronik Disita

Nasional | Rabu, 27 Maret 2019 - 00:56 WIB

Krakatau Steel Digeledah, Dokumen dan Peralatan Elektronik Disita
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menindaklanjuti operasi tangkap tangan terhadap seorang direktur PT Krakatau Steel beberapa hari lalu.

Kali ini, untuk melengkapi bukti-bukti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Juru Bicara, KPK Febri Diansyah, menyebutkan penyidik menyita sejumlah dokumen dan peralatan elektronik yang terkait kasus suap tersangka yang merupakan Direktur Teknologi dan Produksi berinisial WK (Wisnu Kuncoro).

“Bukti tersebut berasal dari data komputer PT KS (Krakatau Steel, red). Bukti-bukti tersebut akan kami pelajari lebih lanjut untuk proses penyidikan ini,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Terkait penggeledahan itu, Febri mengungkapan, tim KPK sampai saat ini masih melakukan penggeledahan di beberapa ruangan di Kantor BUMN tersebut. “Tim menyisir 6 ruangan dalam proses penggeledahan yang berlangsung sekitar 12 jam. Ada beberapa ruangan yang digeledah tim KPK yakni, Ruang Direktur Teknologi dan Produksi, Ruang Direktur Logistik, Ruang General Manager Blast Furnace Complex Krakatau Steel, Ruang Manager Blast Furnace Plan, Ruang GM Central Maintenance & Facility, Ruang Material Procurement,” ujar pria kelahiran Sumatra Barat tersebut.

Selain aspek penindakan, lebih lanjut Febri mengatakan, KPK juga mengingatkan agar jajaran Pimpinan dan pegawai PT Krakatau Steel (Persero) serius berbenah agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

PT Krakatau Steel (Persero) adalah salah satu BUMN yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Sehingga upaya menjaga agar BUMN kita bersih dari korupsi adalah salah satu pekerjaan yang wajib jadi perhatian bersama, apalagi keuangan BUMN juga termasuk keuangan negara.

“BUMN semestinya dapat memberikan contoh yang lebih kuat di sektor swasta. Agar bisnis dilakukan secara sehat dan pemisahan yang lebih tegas antara kepentingan Pribadi dan korporasi,” imbuh pria kelahiran 8 Februari 1983 tersebut.(bar)

Sumber: Indopos
Editor: Fopin A Sinaga









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook