Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura, Bona Simanjuntak mengatakan, sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin, seharusnya Hanura mendapat jatah menteri. Sehingga wajar ketika tidak diakomodasi bisa memicu kemarahan di arus bawah partai.

“Wajar kalau memang dari beberapa daerah kemudian beberapa kader kami itu cukup ada kemarahan atau kekecewaan. Bahwa tidak ada semacam penilaian khusus untuk Partai Hanura,” kata Bona di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Bona menjelaskan, kontribusi Hanura cukup banyak dalam pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres 2019. Saat kampanye dibuka, Hanura cukup masif memperjuangkan pasangan tersebut kepada masyarakat.

“Bahkan salah satu mungkin, Direktur TKN-nya pun dari Hanura. Tetapi dalam perjalanannya memang kami bahkan harus berkorban, sehingga tidak ada kursi lagi di Parlemen,” imbuhnya.

Meski begitu, Hanura memahami, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Bona pun memastikan partainya memang mengusung Jokowi tanpa syarat.

“Walaupun kekcewaan itu ada, kami tetap fokus pada pemerintahan dan akan tetep menjalankan dukungan ini sepenuh hati,” tegasnya.

Dia pun memastikan tidak akan keluar dari pemerintahan hanya karena tak mendapat jatah kabinet. “Kalau opsi oposisi tidak. Sudah kemungkinan besar tidak. Ketum kami sudah memperingatkan akan ada di pemerintahan,” tambahnya.

Di sisi lain, Bona menyampaikan, ketua umum Hanura memang diajak berdiskusi oleh Jokowi terkait penyusunan kabinet. Hanura pun telah menyodorkan beberapa nama yang dianggap memiliki kompetensi mumpuni.

“Tapi, ini jadi hak prerogratif beliau (Presiden) untuk bagaimana bisa memilih siapa SDM-nya dan siapa yang akan mendampingi beliau,” pungkasnya.