JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat (AS) pada 25-30 Oktober 2015 mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pihak. Namun demikian, pembahasan soal kontrak karya PT Freeport Indonesia yang masih memicu polemik di Tanah Air dipastikan tidak masuk dalam agenda selama di sana.
"Saya pikir tidak, karena baru-baru ini sudah ketemu," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepaa Bapennas Sofyan Djalil, di Jakarta, Ahad (25/10/2015). Menurut dia, pembahasan lebih lanjut soal Freeport baru akan dilakukan selepas presiden pulang dari AS.
Dia juga meyakinkan bahwa subtansi kunjungan presiden ke AS bukan terkait perpanjangan kontrak karya perusahaan pertambangan yang sudah sekitar 40 tahun bercokol di Papua tersebut. Menurut ketua Tim Pengelolaan Sumber Daya Papua itu, kunjungan presiden akan lebih banyak membicarakan masalah ekonomi, hubungan bilateral, hingga pemanfaatan teknologi antar kedua negara.
Penegasan senada juga sempat disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dia menegaskan, agenda dialog Presiden Jokowi dengan Presiden Barack Obama juga tidak mencakup masalah Freeport. Melainkan, lebih pada peran strategis kedua negara dalam menghadapi percaturan global.
Memperkuat kepastian tidak adanya agenda pembahasan Freeport, dia kemudian mengungkap tentang batalnya keberangkatan Menteri ESDM Sudirman Said menyertai kunjungan presiden ke AS. "Jadi, mengenai spekulasi Freeport, tidak ada. Sekali lagi tidak ada," tegas Pramono.
Presiden Jokowi berangkat dari tanah air menuju AS, pada Sabtu (24/10/2015) malam. Ikut serta dalam rombongan presiden yang menumpang pesawat kepresidenan BBJ-2 itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala BKPM Franky Sibarani. Beberapa menteri telah berangkat lebih dulu secara terpisah. Di antaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara, dan Menlu Retno Marsudi.
Pramono memaparkan, selain dengan Presiden Obama, Presiden Jokowi juga diagendakan bertemu dengan pimpinan parlemen, para menteri, dan kelompok lobi. Penandatanganan sejumlah memorandum of understanding akan pula dilakukan. Di antaranya, kerja sama di bidang Hankam dan perhubungan.
Khusus soal Freeport, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi pemerintah untuk melakukan perpanjangan kontrak karya yang akan habis pada 30 Desember 2021 nanti. Meski demikian, pembicaraan menuju perpanjangan kontrak karya sudah mulai dilakukan antara pemerintah dan Freeport.
Pemerintah telah mengajukan sejumlah syarat agar Freeport bisa memperpanjang kontrak karyanya. Di antaranya, adalah terkait pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) serta lebih banyak berkontribusi dalam memajukan masyarakat lokal.
Pembicaraan menuju perpanjangan kontrak karya Freeport itu mengundang sorotan sejumlah pihak. Sebagian mengaitkannya, ketentuan perundang-undangan yang membatasi pengajuan perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.(dyn/sof)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
