PADANG (RP) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan banjir bandang yang melanda Kota Padang, Selasa (24/7) malam lalu sebagai bencana daerah.
Untuk itu, Pemprov Sumbar menetapkan masa tanggap darurat selama satu bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan masyarakat.
Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang tercatat korban yang ditimbulkan akibat banjir mencapai 646 orang. Sementara, rumah yang terendam mencapai 448 unit.
Terkait tanggap darurat, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meminta agar seluruh data kerusakan akibat banjir bandang dibuat sevalid mungkin.
Kami tetapkan tangap darurat satu bulan ke depan. Surat Keputusan (SK)-nya dikeluarkan oleh provinsi dan kota. Tidak tertutup kemungkinan masa tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, ujar Irwan Prayitno saat rapat koordinasi penanggulangan banjir bandang dengan Direktur Jenderal (Dirjend) Rehab-Rekon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah, seluruh SKPD dan seluruh Muspida, Rabu (25/7) di Kantor Gubernur Sumbar.
Irwan meminta seluruh SKPD terkait, mendata seluruh kerusakan dan kerugian akibat banjir bandang. Data kerusakan dan kerugian perlu dimaksimalkan sehingga diketahui seluruh dampak banjir, baik itu kerusakan sawah, ternak dan harta benda serta jembatan.
Direktur Jenderal (Dirjend) Rehab-Rekon Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah meminta gubernur dan wali kota agar secepatnya mengeluarkan SK tanggap darurat tersebut. Hal ini bertujuan agar segera dilakukan aktivasi posko utama dan lapangan untuk memanggulangi korban banjir bandang.
Harmensyah mengatakan BNPB siap membantu masyarakat Sumbar yang ditimpa musibah. Katanya, saat mendapatkan informasi ada banjir bandang di Sumbar, tim BNPB langsung turun ke Sumbar untuk mengetahui dampak kerusakan. Ia belum dapat merinci bantuan apa yang dapat diberikan karena belum melakukan verifikasi. Namun sepanjang keuangan ada di BNPB, maka pihaknya siap menyalurkan bantuan.
Saya malam tadi (kemarin, red) langsung berangkat ke Sumbar setelah tahu ada banjir bandang. Paginya saya langsung rapat dengan gubernur. Jadi saya belum turun ke lokasi. Habis rapat inilah saya akan langsung turun ke lokasi, ucapnya.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar Ali Musri mengatakan, intensitas hujan yang cukup tinggi membuat air di sepanjang sungai besar yang ada di Kota Padang meluap.
Terjadinya banjir juga disebabkan karena jarak yang cukup pendek antara hulu air di Bukit Barisan dengan laut.
Kondisi tersebut diperparah dengan jebolnya kantong-kantong air yang ada di atas bukit, sehingga sungai besar seperti Batang Kuranji, Gunung Pangilun dan Batu Busuk tidak mampu menahan debit air yang tinggi akibat curah hujan yang tinggi.
Kita perlu melakukan invetarisir terlebih dahulu sungai-sungai yang mengalami kerusakan. Hasil inventarisir tersebut digunakan untuk langkah-langkah menanganan normalisasi lebih lanjut, ucapnya.
Wali Kota Padang Fauzi Bahar mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan korban, dilakukan langkah assessment dengan membangun dapur umum.
Ada empat lokasi, yang akan digunakan untuk dapur umum, yakni Kecamatan Nanggalo dengan melibatkan unsur Batalyon, kawasan Limau Manih dengan melibatkan unsur Brimobda Polda Sumbar, Kecamatan Lubuk Begalung (marinir) dan Kecamatan Pauh (Angkatan Udara), katanya.
Masa tanggap darurat nanti, lanjutnya, melalui BNPB dilaksanakan pergantian ternak milik warga yang mati akibat banjir. Selain itu juga dilaksanakan perbaikan jalan-jalan rusak. Untuk penyediaan air bersih bagi korban, Fauzi Bahar menjamin, penyaluran air PDAM dapat diaktifkan kembali mulai Kamis (26/7) ini.
Kepala BPBD Padang Dedi Henidal mengatakan, data sementara BPBD Padang mencatat, kerusakan lain yang ditimbulkan akibat banjir adalah terputusnya aliran sungai, terganggunya air bersih dan rusaknya jalan raya Kampus Unand sekitar 150 meter. Itu data sementara kami, ujarnya. (dim/ayu/ad/rpg/ila)
