JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Masa purna tugas Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kian dekat. Sebagai mitra TNI yang akan melakukan fit and propertest, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap surat presiden (surpres) berkaitan dengan panglima TNI baru sudah sampai ke tangan mereka awal bulan depan. Sebab, tepat 8 November tahun ini Hadi sudah memasuki usia pensiun. Kemudian awal Desember nanti dia harus meletakkan jabatannya.
Merujuk hal itu, anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyampaikan bahwa pihaknya memperkirakan surpres tersebut sudah masuk ke DPR sebelum 8 November.
"Perkiraan kami antara (tanggal) 1 sampai tanggal 5 (November)," ungkap legislator PDIP itu.
Dengan begitu, mereka sudah bisa mempersiapkan dan menyelenggarakan agenda fit and proper test sebelum Hadi meletakkan jabatannya sebagai orang nomor satu di institusi militer Tanah Air.
Walau belum mengetahui sosok yang akan diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Hadi, Effendi memastikan bahwa Komisi I DPR akan mendukung pilihan mantan gubernur DKI itu.
"Kami prinsipnya akan mendukung yang akan diusulkan oleh presiden," imbuhnya.
Dari kacamata Komisi I DPR, tiga kepala staf yang saat ini memimpin TNI AD, TNI AL, dan TNI AU memiliki kapasitas mumpuni untuk menjadi panglima TNI.
Jenderal TNI Andika Perkasa, Laksamana TNI Yudo Margono, maupun Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, lanjut Effendi, punya peluang yang sama untuk ditunjuk Presiden. Sebab, dalam undang-undang (UU) disebutkan bahwa panglima TNI harus pernah menduduki posisi kepala staf di Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.
"Semuanya nanti kami pertimbangkan, apakah surpres itu nanti mengajukan siapa di antara yang memang memenuhi ketentuan sesuai UU TNI," bebernya.
Dengan kondisi saat ini, Effendi menilai, panglima TNI berikutnya harus bisa melakukan perkuatan di tiga matra. Sebab, kekuatan di laut, udara, maupun darat diperlukan untuk memastikan kedaulatan negara selalu terjaga. Meski ada eskalasi melibatkan banyak negara di Laut China Selatan (LCS), Effendi menyebut, perkuatan yang dibutuhkan tetap merata. Tidak melulu di laut saja. Darat dan udara juga tetap perlu diperkuat.
"Jadi, yang sangat penting komprehensif," imbuhnya.
Belakangan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa disebut-sebut punya kans lebih besar menduduki posisi orang nomor satu di institusi militer Tanah Air. Rotasi antar matra yang biasa dilakukan Presiden sebelum menunjuk panglima TNI membuat kesempatan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo lebih kecil dari dua kepala staf lainnya. Sebab, panglima TNI saat ini juga berasal dari Angkatan Udara.
Namun demikian, bukan tidak mungkin Jokowi menunjuk Fadjar. Bahkan, Effendi menyebut, perwira tinggi TNI lainnya yang lebih muda dari Andika, Yudo, dan Fadjar bisa saja dipilih oleh Jokowi. "Kalau misalnya presiden mengambil yang lebih muda lagi angkatannya itu bisa kami lihat juga," bebernya. "Siapa calon yang akan disampaikan oleh Presiden kita tunggu saja," tambahnya.
Meski punya kewenangan menguji calon panglima TNI, wewenang pemilihan calonnya tetap ada di Presiden. Dalam beberapa kesempatan, Laksamana Yudo, sempat ditanya mengenai peluang dirinya menjadi panglima TNI. Namun demikian, dia tidak pernah banyak merespons.
"Mbok sabar," singkatnya ketika ditanyai awak media pekan lalu. Yudo pun menegaskan, hanya Presiden yang berhak menunjuk panglima TNI. Namun demikian, dia juga pernah menyatakan bahwa setiap prajurit akan selalu menjawab siap bila diberi perintah untuk melaksanakan tugas. Termasuk dirinya sebagai orang nomor satu di TNI AL.(syn/jpg)
