JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Terutama yang terkait dengan soliditas kabinet.

Stabilitas kabinet dinilai krusial untuk mencapai target pemerintahan. Karena itu, Jokowi mengingatkan para menteri agar bekerja dalam ritme yang seirama.

”Tidak ada visi-misi menteri. Yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil presiden. Tolong dicatat. Karena dalam lima tahun lalu ada 1, 2, 3 menteri yang belum paham,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam sidang kabinet pertama di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (24/10).

Jokowi menambahkan, semua menteri harus mampu mengontrol pernyataan yang disampaikan kepada publik. Khususnya soal kebijakan yang berkaitan dengan kementerian lain. Dia mengatakan, perdebatan antarmenteri hanya boleh dilakukan di forum tertutup. Baik dalam rapat terbatas menteri, rapat paripurna, maupun rapat internal.

”Kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Kalau ada perubahan dan kondisi tertentu, mari kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas (rapat terbatas, Red),” imbuhnya.

Presiden juga mengingatkan bahwa kabinetnya harus bekerja secara tim dan menghilangkan ego sektoral. Semua menteri harus bekerja di bawah menteri koordinator (Menko) dan mengikuti arahannya. ”(Jangan sampai, Red) diundang rapat oleh Menko, tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garis bawahi. Sekali lagi, kerja tim,” tegas Jokowi.

Menanggapi instruksi presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya. Menurut dia, yang disampaikan presiden itu memang sudah sepatutnya.

Untuk koordinasi di bawah Kemenko Polhukam, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu optimistis tidak ada masalah. Termasuk dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang notabene purnawirawan jenderal TNI-Polri. Mahfud mengaku sudah berkomunikasi dengan para menteri di bawahnya.

”Malah secara berseloroh saya bilang, ’Pak Prabowo, saya akan ke kantor Pak Prabowo kalau ada sesuatu. Saya kan tinggal nyeberang. Tapi, kata Pak Prabowo, ’Tidak boleh Bapak ke kantor saya. Saya yang menghadap Bapak,’” ucap Mahfud.

Dia menambahkan, Menko memiliki tugas mengawal visi presiden untuk diimplementasikan oleh menteri maupun kepala badan dan lembaga. Karena itu, jika ada kebijakan menteri yang bertentangan, Menko punya kewenangan untuk membenahi melalui veto.

”Presiden mengatakan, Menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada di bawahnya kalau ia bertindak sendiri. Apalagi sampai bertentangan,” tuturnya.

Tujuannya, tidak lain, arah kebijakan menteri tidak melenceng. Sejalan dengan visi presiden. ”Menteri tidak boleh punya visi sendiri,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, veto Menko dibutuhkan untuk memastikan semua menteri berjalan searah. Dengan demikian, aturan tumpang-tindih antar kementerian/lembaga yang kerap terjadi selama ini lebih mudah ditertibkan dan diantisipasi.

”Dengan banyaknya regulasi yang belum harmonis, Menko bisa mengintervensi,” tuturnya. Airlangga menegaskan, hal itu tidak membutuhkan payung hukum. Sebab, sifatnya instruksi presiden langsung kepada jajarannya.

Alasan Pemilihan Menteri

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah pertanyaan publik terkait dengan nama-nama kontroversial yang dipilih sebagai menteri. Untuk menteri pendidikan dan kebudayaan yang diserahkan kepada Nadiem Makarim, Jokowi berharap ada penerapan teknologi yang lebih maksimal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nadiem dinilai sebagai sosok yang tepat.

Menurut Jokowi, wilayah Indonesia sangat luas. Ada ratusan ribu sekolah dengan jumlah siswa mencapai 50 juta. Dia berharap semua siswa memiliki standar kompetensi yang sama.

”Setelah ada teknologi yang namanya aplikasi, sistem yang bisa mempermudah dan bisa membuat lompatan, hal-hal yang dulu dirasa tak mungkin sekarang menjadi mungkin,” ujarnya. Namun, Jokowi tidak memerinci teknologi seperti apa yang dimaksud.

Untuk posisi menteri agama yang dijabat sosok berlatar belakang militer, Jokowi menyebut bukan hal baru. Pada masa lalu, Menag dari unsur militer juga pernah ada. Jokowi berharap Menag Fachrul Razi bisa menjawab berbagai masalah yang belakangan melanda Indonesia di bidang keagamaan. Khususnya terkait dengan radikalisme dan intoleransi.

”Beliau punya pengalaman lapangan yang panjang, jadi saya kira pendekatannya yang lunak, yang baik,” tuturnya. Meski demikian, berbagai layanan dasar keagamaan harus tetap ditingkatkan.

Kemudian, untuk dr Terawan di posisi menteri kesehatan, Jokowi menilai kunci pelayanan kesehatan ada pada pengelolaan. Karena itu, menterinya harus memiliki pengalaman manajemen yang baik. ”Saya melihat dr Terawan memiliki kemampuan manajemen itu,” ucapnya. Apalagi, Terawan menyandang ketua dokter militer dunia.

Hal itu menunjukkan kapasitasnya yang mumpuni. Kelebihan lainnya adalah pengalaman lapangan yang matang. Baik dalam menghadapi bencana maupun ancaman penyakit endemik yang sangat identik dengan kondisi Indonesia. ”Dan saya lihat waktu beberapa kali saya undang, orientasinya adalah preventif,” kata dia.

Nama lain yang mendapat tanda tanya adalah Tito Karnavian yang dipercaya sebagai menteri dalam negeri. Jokowi beralasan, Tito memiliki pengalaman panjang di daerah. Pengalaman tersebut diharapkan dapat diimplementasikan kembali oleh Tito sebagai Mendagri. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang baik di daerah bakal lebih mudah.

Lantas, bagaimana dengan sosok Jaksa Agung S.T. Burhanuddin? Jokowi menuturkan, dirinya sengaja memilih orang dari internal Kejaksaan Agung untuk mempermudah pemahaman hukum. Berdasar obrolannya dengan S.T. Burhanuddin, ada sejumlah program perbaikan internal dan pencegahan korupsi yang ditawarkan. ”Saya kira itu yang membuat saya sangat tertarik,” kata mantan wali kota Solo tersebut.

Soal Burhanuddin adalah adik kandung politikus PDIP T.B. Hasanuddin, Jokowi yakin tidak berpengaruh. ”Saya menjamin Pak Jaksa Agung profesional menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Jokowi juga menjelaskan alasan Gerindra masuk kabinet. Dia menyatakan ingin membangun demokrasi gotong royong. Jika masuknya cukup baik bagi pemerintahan, dia menilai tidak ada yang salah. Pemilihan Prabowo sebagai menteri pertahanan didasarkan pada latar belakangnya. ”Pengalaman besar beliau ada di situ,” tegasnya.

Jokowi menambahkan, dirinya sudah menyiapkan sejumlah jabatan wakil menteri. Selain memaksimalkan kerja kementerian, kebijakan itu diambil untuk mewadahi aspirasi sejumlah kalangan. Misalnya, menambah representasi Papua di kabinet.

Soal jumlah wakil menteri yang disiapkan, Jokowi enggan membeberkan. Yang pasti berasal dari kalangan partai dan nonpartai. ”Yang kita harapkan nanti bahwa Wamen ini betul-betul membantu menterinya,” kata dia. Menurut informasi yang dihimpun, nama-nama Wamen akan diumumkan dan dilantik hari ini (25/10).

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi membantah bahwa dirinya ditolak sebagai menteri oleh para kiai NU. Menurut dia, sebagian kalangan hanya mempertanyakan. ”Jangan bilang penolakan. Kalian mendramatisasi. Gak ada, gak ada cerita penolakan,” tegasnya seusai rapat kabinet perdana di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (24/10).

Dia menambahkan, para kiai adalah sahabatnya. Meski berlatar belakang militer, pria asal Aceh itu mengaku aktif dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, sama halnya dengan para kiai, dia memiliki misi membangun bangsa dan keagamaan.

Disinggung soal ada atau tidaknya rencana silaturahmi, khususnya dengan NU, dia membuka peluang tersebut. Bahkan, bukan hanya NU, melainkan juga ormas keagamaan lainnya. ”Pastilah ke PB NU, ke Muhammadiyah datang. Itu kan sahabat semua.”

Respons senada disampaikan Menkes Terawan. Dia membuka peluang untuk berkomunikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memprotes pemilihannya. Namun, dia belum memastikan waktunya.

Editor : Deslina

Sumber: jawapos.com