JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melaporkan pemberian lukisan bergambar Bung Karno naik kuda dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal ini karena Megawati merupakan penyelenggara negara terkait posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
’’Jika ada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima sesuatu dalam pelaksanaan tugasnya, maka dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi sesuai dengan imbauan dan aturan yang ada di undang-undang KPK tentu dilaporkan pada KPK dalam waktu 30 hari kerja,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Febri menuturkan, proses pelaporan hadiah tersebut bisa dilakukan melalui berbagai cara, baik itu dilaporkan secara langsung dengan mendatangi KPK, atau melalui situs e-LHKPN.
’’Melalui aplikasi yang sudah bisa dilakukan di handphone masing-masing yaitu aplikasi gratifikasi online itu tinggal diinstal saja. Kemudian barangnya bisa difoto terlebih dahulu dan kemudian diisi aplikasi poin-poin yang ada di aplikasi tersebut,’’ jelas Febri.
Sebelumnya, Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2019). Pertemuan tersebut berjalan dengan hangat. Kemudian, Prabowo memberikan hadiah sebuah lukisan bergambar Bung Karno naik kuda yang dikirim menggunakan mobil truk logistik Gerindra.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, lukisan tersebut diberikan Prabowo secara khusus untuk Megawati. Lukisan itu diantar beberapa saat setelah pertemuan antara Megawati dengan Prabowo usai.
Hasto menuturkan, Megawati menyampaikan terima kasih atas hadiah yang diberikan mantan Danjen Kopassus itu. Melihat lukisan dari Prabowo, Megawati langsung teringat ketika bapaknya menunggangi kuda terbaik. Saat itu Ibu Kota Indonesia masih di Yogyakarta.
’’Ibu Mega bercerita bagaimana naik kuda itu. Ibu Mega bercerita ketika menjelang peringatan, saat itu namanya masih Badan Keamanan Rakyat (TNI) 47,’’ jelas Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).(muhammadridwan)
