JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Setelah Adamas Belva Syah Devara, kini ada satu lagi staf khusus milenial Presiden Joko Widodo yang mundur dari jabatannya. Dia adalah Andi Taufan Garuda Putra. Stafsus yang sempat menjadi sorotan karena menyurati para camat terkait program relawan desa lawan Covid-19.
Dalam pernyataan tertulis yang didapat JPG kemarin, Andi menjelaskan bahwa dia mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden pada 17 April lalu. "Dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden," terangnya. Dengan demikian, saat ini Andi bukan lagi sebagai stafsus presiden.
Dia menjelaskan, alasan utama pengunduran dirinya adalah keinginan untuk mengabdi penuh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Terutama yang menjalankan usaha mikro dan kecil," lanjutnya. Dia menyampaikan terima kasih kepada presiden atas kesempatan menjadi stafsus dan menyaksikan langsung cara kerja presiden.
Sebelumnya, Andi mendapat sorotan publik setelah surat yang dia kirim kepada para camat beredar luas. Dia meminta dukungan pelaksanaan program relawan desa lawan Covid-19 yang dilakukan oleh PT Amartha Mikro Fintek yang dia dirikan. Belakangan, Andi akhirnya meminta maaf kepada publik dan mencabut surat tersebut.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan pengunduran diri tersebut. Dia menjelaskan, pada prinsipnya presiden sudah menerima dan menyetujui pengunduran diri Andi. "Presiden juga memahami alasan yang mendasari dan disampaikan oleh yang bersangkutan," terangnya kemarin.
Pada prinsipnya, lanjut Pramono, presiden menghargai komitmen Andi Taufan yang ingin mengabdikan diri untuk penguatan ekonomi lapisan bawah, khususnya usaha mikro. "Karena penguatan ekonomi lapisan bawah terutama UMKM juga menjadi perhatian presiden selama ini," tambahnya.
Sementara itu, Andi menjadi stafsus milenial kedua yang mundur dari jabatannya. Setelah sebelumnya Belva lebih dulu mundur. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an mengapresiasi sikap keduanya yang dinilai merupakan sikap ksatria. "Inilah ciri milenial," terangnya kepada JPG, kemarin.
Ali mengatakan, pihaknya mendukung penuh stafsus lain untuk tetap berada di pemerintahan. Karena bagaimanapun, representasi milenial tetap harus ada di ring 1. Kelompok milenial akan mendominasi tanah air dalam tahun-tahun ke depan. "Kelompok usia produktif ini tidak boleh hanya jadi objek perubahan, tapi harus jadi subjek perubahan," lanjutnya.
Dia berharap citra milenial bisa kembali pulih setelah kedua stafsus mundur. Karena milenial akan menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan. Karena itulah, dia tidak sepakat dengan ide pembubaran stafsus milenial. "Anak-anak muda terbaik bangsa harus berkontribusi masuk gelanggang pemerintahan," tambahnya.
Sementara itu, mundurnya stafsus presiden menjadi sorotan DPR. Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi PKS mengatakan, dirinya mengapresiasi mundurnya dua stafsus. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah mundurnya staf presiden itu karena ada tekanan atau memang kesadaran pribadi?
Selain itu, kata Ketua DPP PKS itu, mundurnya stafsus menunjukkan bahwa pengangkatan mereka mempunyai banyak catatan. "Sudah dua yang mundur. Bisa jadi ada lagi," terang dia.
Jadi, lanjut Mardani, yang salah dalam persoalan itu bukan prajurit, tapi jenderalnya. "Pak presiden perlu bertanggung jawab pada pembinaan stafsusnya," tegasnya.
Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, mundurnya stafsus menjadi bukti bahwa mereka belum pantas menduduki jabatan. Mereka cenderung gagal paham. Menurut dia, Jokowi harus selektif dalam menunjuk stafsus. "Tapi kami apresiasi sikap mereka mau mundur setelah menuai polemik di publik," papar dia.
Ketua Komisi VIII itu menyatakan, jika para stafsus cenderung lebih merepotkan dan bukan membantu meringankan tugas presiden, maka stafsus yang lain lebih baik mundur saja. Selama ini, kata dia, tugas pokok (tupoksi) mereka juga tidak jelas.
Terpisah, Yaqut Cholil Qoumas, anggota DPR dari Fraksi PKB mendesak presiden membubarkan stafsus milenial. Menurutnya, keberadaan mereka tidak memberi manfaat. "Tidak berfaedah," tegas dia. Apalagi presiden sudah memiliki pembantu-pembantu hebat dan mengerti bagaimana cara menjalankan pemerintahan.
Tidak perlu anak-anak yang justru malah merepotkan. Kalau mereka diharapkan bisa membantu presiden, karena kemilenialannya, mereka bisa membantu melalui dunia yang mereka tekuni sebelum menjadi stafsus. "Itu pasti lebih bermakna," ujar Ketua Umum GP Ansor itu.(byu/lum/jpg)
