JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Masyarakat diprediksi akan langsung tancap gas pulang kampung pada momen Ramadan tahun ini. Setidaknya, ada sekitar 79,4 juta bakal mudik. Pemerintah pun mulai bersiap menyambut antusias warga ini.
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menuturkan, dalam survei yang dilakukan Balitbang Perhubungan diprediksi warga yang mudik se-Indonesia akan meningkat pada 2022, dari 55 juta orang menjadi 79,4 juta orang. "Itu berdasarkan survei ya,"jelasnya, kemarin (24/3).
Kalau untuk di wilayah Jabodetabek sesuai survei tersebut potensi pergerakannya mencapai 13 juta orang. Dari jumlah penduduk yang mencapai 33,9 juta orang. "Karena itu mudik tahun ini perlu untuk diatur dengan baik,"ujarnya.
Salah satunya, dengan menggencarkan mudik gratis dengan memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan. Dia mengatakan, semua stakeholder harus dilibatkan agar pengecekan syarat vaksin booster bisa dilakukan. "Kerja sama semuanya,"jelasnya.
Kakorlantas Polri Irjen Firman Santyabudi mengatakan, Korlantas siap untuk menggelar Operasi Ketupat 2022 dengan konsep new normal. Menurutnya, saat ini seluruh jajaran Korlantas dan Ditlantas Polda se-Indonesia tengah mempersiapkan berbagai langkah. "Karena itu kita kumpulkan semua direktur lalu lintas,"ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/3).
Dengan begitu, setiap Dirlantas akan menindaklanjuti semua langkah ke setiap petugas di lapangan. Dimulai dari persiapan pengamanan mudik, sosialisasi hingga kendaraan yang akan digunakan. "Kami juga menyiapkan personel,"jelasnya.
Dia juga menuturkan bahwa Korlantas akan mempersiapkan dan mengantisipasi kemungkinan potensi yang muncul saat mudik. "Antisipasi bisa onaway, contraflow dan sebagainya untuk kemacetan,"terangnya.
Hal senada diungkapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi. Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Ia pun hari ini (25/3) dijadwalkan rapat bersama pihak kepolisian untuk membahas upaya antisipasi kemacetan di beberapa titik.
Misalnya, di Cileunyi, Nagreg, Limbangan, dan Garut yang jadi langganan macet meski bukan di hari-hari besar. Lalu, wilayah sekitar Cikopo. "Kemudian, di kawasan wisata seperti Puncak Bogor, Bandung, Lembang, Tawangmangu, Batu Malang, dan Parapat ke Samosir,"ungkapnya. Menurutnya, harus ada manajemen khusus untuk wilayah-wilayah wisata karena akan banyak dikunjungi saat libur Idulfitri nanti.
Selain itu, pemerintah juga akan mempersiapkan sarana, prasarana, hingga SDM untuk pelayanan mudik nanti. Budi pun akan bertemu dengan pengusaha mobil wisata dan AKAP agar mereka mempersiapkan sarana dan SDM-nya dalam menyambut mudik Idulfitri tahun ini. Mengingat, banyak kendaraan yang tak digunakan selama pandemi Covid-19. "Harus dipastikan kendaraan dan SDM dalam kondisi fit. Nanti kita akan cek, ada ramp check,"tegasnya.
Vaksin booster jadi syarat bagi yang ingin mudik saat Idulfitri. Jika belum menerima booster, harus tes antigen. Pada kesempatan lain Juru Bicara Kementerian Kesehatan terkait vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa target vaksin booster sama dengan vaksinasi primer. Hingga kemarin ada 18.155.763 orang yang sudah diberikan vaksin ketiga.
"Akhir April vaksinasi primer ditargetkan 70 persen,"ujarnya. Vaksinasi memang menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat keparahan Covid-19.
Selanjutnya, Nadia mengungkapkan pada Presidensi G20 Kementerian Kesehatan akan membahas harmonisasi standar protokol kesehatan. Identifikasi Covid-19 lewat sertifikasi digital di pintu masuk negara, dan pengenalan informasi kesehatan. Indonesia akan mendorong inisiatif panduan teknis perjalanan internasional berbasis pendekatan risiko bersama WHO. Selanjutnya, membahas harmonisasi sertifikat vaksin Covid-19 bersama Digital European Union serta panduan perjalanan udara bersama dengan Internasional Civilization Organization. "Kita perlu mendorong penggunaan satu data protokol kesehatan terutama di pintu masuk suatu negara,"katanya.
Menurutnya, Indonesia sudah menerapkan hal yang baik dengan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini mengintegrasikan sistem kesehatan.
Nadia menyatakan perlu kerja sama antar negara untuk pengenalan verifikasi sertifikat vaksin Covid-19. Tujuannya sertifikat ini bisa diakui di negara lain. "Protokol ini juga bisa menjadi percontohan bagi penyakit menular lainnya yang pencegahannya bisa dilakukan melalui vaksinasi,"ujarnya.
Terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, kewajiban vaksin booster jika ingin mudik Idulfitri sama saja dengan melarang masyarakat mudik. Pasalnya, capaian vaksinasi booster masih minim. "Dan hal yang mustahil dalam satu bulan ke depan bisa mengejar vaksinasi booster, agar warga bisa mudik,"keluhnya.
Apalagi, lanjut dia, jika ada kendala teknis/medis. Misalnya, bagi yang baru saja divaksin kedua maka tidak bisa langsung vaksin booster. Perlu jeda 3 bulan . "Jadi pakai kebijakan yang fair sajalah. Jangan neko-neko biar tidak terkesan ada udang di balik kebijakan,"tegasnya.
Ia menilai, pemerintah baiknya fokus saja dengan vaksinasi kedua yang saat ini baru mencapai 156 jutaan orang dan dosis pertama 195 jutaan orang.
Pada kesempatan lain, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengingatkan kepada pemerintah daerah Kepulauan Riau agar tetap mengantisipasi adanya potensi lonjakan kasus Covid-19 atas aturan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang sudah dilonggarkan. "Jangan sampai ini dibuka sebentar langsung melonjak kasusnya. Makanya dengan kelonggaran-kelonggaran ini mari kita sikapi dengan bijaksana,"kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 itu.
Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19, pemerintah tidak lagi memberlakukan karantina bagi PPLN. Kota Batam dan Kabupaten Bintan merupakan pintu masuk ke wilayah Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Batam sebagai kota industri perekonomian dan Bintan yang sarat akan destinasi wisata menjadi magnet bagi wisatawan untuk masuk ke wilayah itu melalui jalur laut. Tentunya dengan kelonggaran aturan PPLN itu juga harus disiapkan protokol kesehatannya dan percepatan program vaksinasi dengan target 30 persen untuk Kota Batam. "Vaksinasi ini harus terus kita dorong, sehingga capaian target 30 persen dapat terlaksana dengan baik dan kita semua aman,"jelas Suharyanto.
Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan ketersediaan stok BBM untuk menghadapi arus mudik. "Kami akan memastikan penyaluran BBM dan LPG menghadapi Ramadan dan Idulfitri. Untuk stok kami akan pastikan mencukupi," ujarnya kepada Jawa Pos (JPG), kemarin.
Irto juga mengimbau bagi masyarakat untuk mengkonsumsi BBM sesuai peruntukkannya. Yakni pembelian BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
Dengan membeli BBM sesuai peruntukkannya, diharapkan tidak terjadi antrean. Mengingat belakangan muncul antrean masyarakat yang membeli solar subsidi namun tidak sesuai peruntukkannya.
"Untuk pelaku industri dan masyarakat mampu kami imbau agar menggunakan BBM diesel non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex, dan solar subsidi bisa digunakan oleh saudara kita yang lebih berhak dan membutuhkan," tegasnya.
Mengacu pada Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor pelat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor pelat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.
"Stok solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional per Februari penyaluran solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen," jelas Irto.
Irto melanjutkan Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor seluruh proses distribusi, mulai dari Terminal BBM hingga konsumen untuk memastikan SPBU selalu tersedia bahan bakar bagi masyarakat. Khusus solar subsidi, pihaknya akan fokus pelayanan di jalur logistik serta jalur-jalur yang memang penggunanya adalah yang berhak menikmatinya.
"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan dan untuk tetap hemat dalam penggunaannya, mengingat saat ini harga minyak sangatlah mahal," lanjutnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengatakan bahwa pihaknya menerima beberapa laporan anggota di daerah mengenai kelangkaan solar. Di antaranya yang masih dilaporkan kesulitan pasokan sampai kemarin adalah Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. "Kami sudah sampaikan pada pihak terkait dan janji akan ditangani segera,"ujar Ateng, saat dihubungi, kemarin.
Menurut Ateng, kelangkaan solar memang sejauh ini belum menyebabkan gangguan signifikan pada angkutan logistik maupun penumpang. Namun, dirinya tetap berharap kendala tersebut dapat cepat teratasi, sebab beberapa anggota mengeluhkan jadwal pengiriman logistik jadi terhambat.
Ateng berharap kelangkaan solar yang terjadi tersebut bisa segera teratasi seperti yang terjadi di sekitar Jogja dan Jawa Tengah. "Jogjakarta dan Jawa Tengah kan juga sempat melaporkan antrian solar. Tapi sudah langsung ditangani,"tambahnya.(mia/idr/lyn/dee/agf/jpg)
Laporan JPG, Jakarta
