JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Calon jamaah haji Indonesia sedang harap-harap cemas. Bagaimana tidak, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah soal jumlah resmi kuota haji tahun ini. Apakah masih mengikuti kuota tahun lalu atau tidak.
Pasalnya, banyak rumor berhembus soal penambahan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan tahun 2016. Kabar ini bukan hanya sekadar hembusan angin. Mengingat hal itu sempat diutarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai lawatan ke Arab Saudi tahun lalu.
"Tapi sampai sekarang belum pasti. Apakah tetap atau naik 10 ribu dari tahun lalu," tutur Ketua Komisi VIII Saleh Daulay Ahad, (24/1/2016).
Menurutnya, ketidakpastian ini akan berdampak besar bagi persiapan dalam negeri. Pertama, soal penentuan calon jamaah yang berhak berangkat. Sebagian jamaah hingga kini belum bisa ditetapkan berangkat atau tidak. Terutama, mereka yang nomor porsinya tidak terlalu jauh dari kuota tahun 2015, 168.800.
Dampak selanjutnya, tentu, pada proses pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016. Sebab, penentuan BPIH sangat terkait dengan jumlah kuota haji yang diberangkatkan. Biasanya, bila kuota sudah pasti, maka tim panja BPIH akan mulai berhitung. Mulai dari kebutuhan pemondokan, penerbangan, makanan hingga kebutuhan lain jamaah sebelum akhirnya diputuskan besaran BPIH yang harus dilunasi oleh calon jamaah haji. "Sebetulnya sudah mulai dibahas (BPIH). Kemenag mengasumsikan 178.800 pada rapat terakhir besama kami," tuturnya.
Tapi diakui Saleh, dia cukup khawatir soal asumsi itu. Karena, hingga kini belum ada kepastian dari Pemerintah Saudi. "Kalau ada pembatalan, tentu harus ada rasionalisasi sejumlah kuota yang dibatalkan. Tapi kami tidak mau ada cerita seperti itu," ungkap politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Oleh karenanya, ia mendorong Kemenag untuk segera memperjelas kuota haji untuk Indonesia tahun 2016.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Abdul Jamil pun membenarkan katidakpastian ini. Pihaknya pun tidak berdiam diri. Untuk memperjalas hal ini, Kemenag telah terbang ke Riyadh dan bertemu dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemenag) Saudi. Namun, hasilnya masih nihil. "Karena untuk urusan luar negeri ini kan harus melalui Kemenlu dulu. Mereka bilang akan berkoordinasi dengan Kementerian Haji Saudi," ungkapnya.(mia)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
