JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Setelah keceplosannya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, sejumlah menteri Kabinet Kerja memilih bungkam soal lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, misalnya, enggan menanggapi apa pun pertanyaan terkait persoalan tersebut.
Bambang hanya melontarkan satu kalimat untuk menjawab segala pertanyaan itu.
“Tunggu pengumuman presiden. Tanya sekali lagi, saya ulang lagi,” ujarnya seusai rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta kemarin (23/8).
Kamis (22/8) dua menteri melontarkan pernyataan berbeda mengenai lokasi baru untuk IKN. Sofyan Djalil memastikan bahwa IKN akan dipindah dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, beberapa jam kemudian, Bambang membantahnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga tak mau membahas lokasi pemindahan IKN. Meski begitu, dia mengakui bahwa pihaknya sudah mulai merancang konsep transportasi untuk IKN baru. Sebab, menurut dia, konektivitas menjadi hal penting untuk sebuah IKN.
Meski belum memerinci, menteri yang akrab disapa BKS itu menegaskan bahwa konsep mengenai transportasi harus sejalan dengan desain besar ibu kota baru. “Itu bersamaan dengan rancangan kota itu sendiri. Tapi, secara umum, angkutan masal harus dipersiapkan dari sekarang poin-poinnya,” tutur BKS.
Namun, yang jelas, pengembangan transportasi umum dan masal bakal menjadi fokus utama. Misalnya transportasi berbasis rel seperti mass rapid transit (MRT) dan bus rapid transit (BRT). Moda transportasi tersebut akan terkoneksi dengan gedung-gedung pemerintahan yang berada di satu lokasi. Tentu tak terlepas dari konektivitas dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Di tahap awal, kata BKS, IKN baru perlu memiliki prasarana angkutan kereta jarak pendek. Menurut dia, kereta layang seperti di Bandara Soekarno-Hatta bisa dikerjakan di awal pembangunan. “Kabinet kan kantornya dekat-dekat. Kita buat kereta. Jadi, kalau rapat di kantor presiden, tidak perlu naik kendaraan sendiri,” jelas mantan direktur utama PT Angkasa Pura II tersebut.
Untuk tahap selanjutnya, lanjut BKS, tentu harus mulai dipikirkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien bagi perkotaan. Rencananya, pemerintah membangun MRT ketika populasi sudah masif.
Sementara itu, kritik yang dilontarkan pihak oposisi terkait tidak adanya urgensi pemindahan IKN mendapat respons pemerintah. Istana menyebut kebijakan pemindahan IKN berorientasi jauh ke depan.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, jika melihat kondisi saat ini, pemindahan IKN memang terlihat belum mendesak. Namun, bila ditilik lebih jauh, pemindahan dibutuhkan melihat beban yang ditanggung Jakarta dan Jawa pada umumnya di masa depan akan berat. “Kita melihat, memikirkan, Indonesia 100 tahun ke depan. Bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
Hal itu merujuk pada studi yang dilakukan Bappenas. Selain kemacetan dan banjir, Jakarta dihantui penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut. Ditambah lagi, 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat yang berdampak terhadap sanitasi.
Moeldoko menambahkan, jika tidak dimulai sekarang, pemindahan IKN yang sudah diwacanakan beberapa tahun lalu tidak akan pernah terealisasi. “Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan,” imbuh jenderal TNI purnawirawan itu. (mia/far/rin/c9/ttg)
Editor: Deslina
Sumber: Jawapos.com
