JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Zubairi Djoerban mengatakan, unjuk rasa di beberapa daerah yang menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.
"Mengenai berkerumun untuk urusan apa pun, apakah berisiko tertular Covid-19. Iya. Berisiko tertular dan berisiko menularkan," kata Zubairi Djoerban di Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Unjuk rasa menolak PPKM Level Empat berlangsung di beberapa daerah, salah satunya di Bandung. Mahasiswa konvoi di jalan pusat kota, lalu berkumpul di depan Balai Kota Bandung. Selain tidak menerapkan protokol kesehatan, aksi massa juga berakhir ricuh.
Ia mengatakan demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan di tengah ancaman pandemi Covid-19, dan hal itu berbahaya.
Prof Zubairi mengatakan, cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus dan bisa menularkan ke orang lain. Jadi, apa pun alasannya berkerumun bisa menularkan Covid-19.
Banyak hal yang menyebabkan seseorang masih menolak PPKM. Salah satunya tidak memahami bahaya Covid-19. Oleh sebab itu, perlu edukasi berulang-ulang agar masyarakat memahami Covid-19, potensi risiko dan cara mencegahnya.
Untuk mengedukasi masyarakat tentang Covid-19, maka tidak cukup satu kali saja. Perlu sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat betul-betul paham penyakit yang menyerang saluran pernapasan tersebut.
Masyarakat yang sudah memahami bahaya Covid-19 wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum percaya adanya virus. Tenaga medis, media massa, tokoh agama, ketua RT/RW, lurah, kepala desa, camat dan kepala daerah harus lebih aktif mengampanyekan bahaya dan upaya pencegahannya, ujarnya pula.
"Wajib memberi tahu masyarakat, wajib berkomunikasi baik dengan tetangga, agar mereka paham mengenai penyakit Covid-19," kata dia.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta masyarakat bersabar dan berpartisipasi menurunkan angka penularan Covid-19.
"Insya Allah akan ada proporsional relaksasi untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan," ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Selama PPKM, Pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Rinciannya Program Keluarga Harapan (PKH) menargetkan 40 juta orang dengan besar bantuan berbeda-beda, program kartu sembako dengan target 18,8 juta keluarga, dan beras Bulog untuk 28,8 juta keluarga.
Selain itu, ada juga bantuan sosial tunai untuk 40 juta orang, bansos tunai usulan pemerintah daerah bagi 5,9 juta keluarga, potongan harga tarif listrik, dan subsidi kuota internet serta bantuan untuk UMKM.
Sumber: JPNN/News/Antara/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
