JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap perlu turun tangan menindaklanjuti pro kontra proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan agar BPK melakukan audit terhadap rencana pembangunan yang dikerjakan konsorsium BUMN Indonesia dan Tiongkok tersebut.
"Sebelum terlanjur, Komisi VI bisa meminta BPK melakukannya (audit, red)," tutur Marzuki, saat dihubungi, kemarin. Audit, lanjut dia, terutama difokuskan pada kelayakan proyek dari sisi investasi. Termasuk, potensi untung tidaknya proyek tersebut kedepannya.
"Sekali lagi, sebelum terlanjur dianggap merugikan keuangan negara, kalau memang tidak memungkinkan memberi keuntungan nanti bisa di-stop," imbuhnya.
Sebagai bagian dari keuangan negara, menurut dia, BPK berhak melakukan audit atas proyek yang baru saja di-groundbreaking Presiden Jokowi, beberapa hari lalu tersebut. Apalagi, dana BUMN yang dilibatkan dalam proyek tersebut juga tidak sedikit.
Dia menyatakan, kalau memang nantinya hasil audit menyatakan bahwa proyek memang tidak layak, dana BUMN yang ada bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. ”Masih banyak daerah yang butuh pembangunan infrastruktur. Dan faktanya, dana kita kurang, APBN defisit, di sini BUMN bisa diberdayakan,” beber Marzuki.
Hal senada diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurutnya, proyek ini beresiko menyebabkan kerugian besar bagi empat BUMN yang terlibat dalam konsorsium kereta cepat. Sebab, mereka harus membiayai proyek senilai US$ 5,5 miliar atau senilai Rp74 Triliun.
Empat BUMN yang terlibat meliputi PT Wijaya Karya (WIKA), PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Seperti diketahui, keempat BUMN tersebut bergabung membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PT PSBI kemudian menjalin kerja sama konsorsium dengan China Railway International Co Ltd (CRI) membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China.
"Proyek terlalu mahal. Kita takut perusahaan plat merah ini gak sanggup bayar utang. Coba lihat sekarang, uang WIKA berapa sih? Paling hanya Rp5,5 triliun. Apalagi KAI. Jasa Marga juga habis buat ngurusin tol," tuturnya saat ditemui di Jakarta, kemarin.(mia/jpg)
