JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Upaya Presiden Joko Widodo untuk membuat Indonesia memiliki sarana kereta api cepat sepertinya tidak begitu disambut gembira oleh sebagian orang.

Salah satunya Effendi Simbolon. Politikus PDI Perjuangan itu justru mempertanyakan langkah membangun transportasi Jakarta-Bandung itu. Malah Effendi menyebut tidak ada satu pun alasan yang masuk akal yang membuat proyek besar itu harus dilaksanakan.

"Kami hanya mengingatkan saja, agar pemerintah menunda megaproyek kereta cepat oleh Cina ini karena sekarang atau nanti pasti akan ada masalah sebab megaproyek tidak memiliki alasan yang bisa diterima akal sehat," kata Effendi di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Effendi minta Presiden Jokowi menunda proyek ini. "Pak Presiden, ingat kasus Bank Century era Presiden SBY dan pembelian bus TransJakarta ketika beliau jadi Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan masalah. Dua kasus tersebut hendaknya tak terulang di dalam pembangunan kereta cepat," tegasnya.

Tapi lanjutnya, potensi bahwa proyek ini akan ada masalah hukum nantinya sangat tinggi karena pembangunan kereta cepat ini sangat dipaksakan dan mengabaikan prinsip-prinsip transparansi.

"Kan tidak ada juga keterlibatan masyarakat dalam megaproyek kereta cepat ini, tiba-tiba diresmikan dan bangun groundbreaking. Belum lagi analisa dampak lingkungannya yang juga dipaksakan. Saya dengar, TNI AU tidak ingin wilayah Halim dilewati jalur kereta cepat ini. Resistensi terlalu banyak," pungkas Effendi Simbolon.(fas)

Laporan: JPNN

Editor: Fopin A Sinaga