JAKARTA (RIAUPOS.CO) - PDI Perjuangan (PDIP) hingga kemarin belum mengumumkan sanksi bagi Budiman Sudjatmiko yang telah mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). Budiman sendiri menolak mundur.
Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan (PDIP) Adi Dharmo mengatakan, partainya belum mengumumkan sanksi itu karena masih fokus membahas survei sejumlah lembaga yang menunjukkan kenaikan elektoral Ganjar Pranowo.
Menurut dia, kenaikan elektoral Ganjar mengalami rebound.
Adi mengatakan, mengkaji hasil survei kenaikan elektabilitas Ganjar lebih penting. Alasannya, hal itu menjadi momentum politik bagi pergerakan yang semakin masif untuk Ganjar bersama parpol pengusung dan relawan.
Budiman sendiri membenarkan bahwa hingga kemarin belum ada surat apa pun dari DPP PDIP. ”Baru peringatan dari Pak Sekjen secara personal dan belum ada surat pemanggilan," terangnya. Menurut dia, jika ada tindakan kepada kader, biasanya didahului pemanggilan resmi melalui surat. Karena belum menerima surat panggilan, dia hanya bisa menunggu.
Budiman mengatakan, dirinya tidak akan mundur dari PDIP. Menurut dia, jika mundur, dia malah tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan argumennya terkait sikap politik yang dia ambil.
Budiman menegaskan bahwa dirinya mempunyai argumen atas tindakan politiknya mendukung Prabowo. Selama ini, dia mendengar pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki pandangan-pandangan strategis. Setelah melihat tiga bakal capres yang ada, menurut dia, kriteria itu ada pada sosok Prabowo. ”Bukan karena Pak Ganjar buruk, bukan karena Pak Ganjar jelek. Pak Ganjar punya gaya kepemimpinan sendiri," terangnya.
Mungkin, kata dia, langkah politiknya dianggap salah secara administratif organisasi. Karena itu, dia siap mempertanggungjawabkannya. Tetapi, dia meyakini bahwa secara ideologis dan strategis, dia sedang menerjemahkan pemikiran Megawati yang selama ini disampaikan. Jadi, Budiman merasa, secara ideologis dan strategis, tidak melakukan kesalahan. Karena itu, dia tidak layak untuk mundur dari PDIP. Namun, dia siap menerima risiko dari apa yang dia lakukan. ”Tapi, saya ingin ada tahapan-tahapan secara organisasi," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, gejolak yang terjadi di internal PDIP adalah fenomena biasa dalam politik menjelang pemilu. Setiap ada kebijakan partai yang tidak memuaskan, pihak-pihak yang kecewa bakal memutuskan untuk hengkang. Fenomena itu juga terjadi di partai lain.
Dalam kasus Budiman, Adi menduga ada faktor lain yang melatarbelakangi. Misalnya, pencalegan atau nihilnya peran di internal partai. Dia menyebut, Budiman dalam beberapa tahun tidak dilibatkan dalam struktur pengurus. Kemudian, namanya juga tidak masuk dalam daftar caleg PDIP. Situasi itu bisa saja melatarbelakangi akrobatik politiknya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
