JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak langsung membantah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, yang mengatakan pemindahan ini sudah ditetapkan di Kalimantan Timur. Pasalnya, sampai saat ini belum ditentukan lokasi tepatnya.
”Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu atau dua kajian belum disampaikan kepada saya,” ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8).
Jokowi mengatakan, pemindahan Ibu Kota ini masih memerlukan kajian yang matang. Sehingga belum bisa diputuskan di provinsi mana yang akan dijadikan ibu kota negara menggantikan DKI Jakarta.
”Jadi masih tunggu satu, dua kajian,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Namun yang hampir pasti jadi lokasi baru ibu kota adalah Kalimantan Timur.
“Kalimantan timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum,” ujarnya.
Sofyan mengatakan, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.
Dia melanjutkan, begitu lokasi ibu kota di Kalimantan Timur ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan DPR.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak langsung membantah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, yang mengatakan pemindahan ini sudah ditetapkan di Kalimantan Timur. Pasalnya, sampai saat ini belum ditentukan lokasi tepatnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
