Laporan RPG, Padang
Peringkat kinerja tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumbar jeblok. Jika 2008 berada di peringkat 3 nasional, kini melorot ke peringkat 20 dari 33 provinsi di Indonesia. Skor Indeks Pemprov Sumbar dalam tata kelola pemerintahan hanya 5,65 persen. Turunnya peringkat tersebut mengidentifikasikan gejala dinamika kinerja yang memburuk.
”Peringkat Indonesia Governance Index (IGI) Sumbar jauh melorot. Bahkan Riau, Sumsel, Sumut nilainya jauh di atas Sumbar. Memang ini suatu hal yang sulit dipercaya, tapi inilah hasilnya,” ujar Peneliti Perwakilan Kemitraan Partnership Edi Indrizal saat Seminar IGI di Hotel Mercure, Selasa (21/ 5).
Ia menyebutkan, penelitian dilakukan dengan 89 indikator pengukuran. Di antaranya, Human Development Index (HDI), pendapatan perkapita, tingkat kemiskinan. Untuk menganalisis digunakan dokumen APBD, statistik, Perda dan laporan-laporan lainnya. Selain itu, data juga dikumpulkan lewat kuisioner, diskusi group (well Informed Person) dan penilaian peneliti.
IGI menurutnya merupakan salah satu model pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan provinsi yang paling komprehensif di Indonesia. IGI merupakan indeks komposit dari empat arena tata kelola pemerintahan yaitu pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Partnership telah meginisiasi pengukuran governance 2008 dengan nama Partnership Governance Index (PGI). PGI pada 2008 mengukur pelaksanaan tata kelola pemerintahan di 33 provinsi di Indonesia.
Hasil PGI 2008 mendapatkan apresiasi positif dari pemerintah, akademinisi dan bahkan lembaga internasional. Pemerintah melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian) dan Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan PGI sebagai perangkat monitoring terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan di provinsi.
”Pada 2008 lalu, kami juga telah meneliti di Provinsi Sumbar. Hasilnya, peringkat IGI Sumbar berada di peringkat 3 nasional. Kala itu, Sumbar masih dipimpin Gubernur Gamawan Fauzi. Lalu, kami penelitian kembali pada 2012 lalu, peringkat Sumbar justru turun ke peringkat 20 di masa kepemimpinan Irwan Prayitno,” ujarnya.
Turunnya peringkat tata kelola pemerintahan Provinsi Sumbar dikarenakan adanya dua ranah yang tidak menjalankan peranannya sesuai dengan fungsinya. Dua ranah itu adalah pemerintahan dan birokrasi. Dari indikator keadilan dan transparansi, pemerintahan dalam hal ini DPRD memiliki indeks jauh di bawah indeks rata-rata nasional. Sedangkan di birokrasi, indeks partisipasi dan transparansi memiliki bobot nilai yang rendah di bawah rata-rata nasional .
Skor nilai total indeks 5,65 artinya berkategori cukup (lumayan atau pas-pasan). Dalam interrelasi antar arena tatakelola dimana terdapat kesenjangan performa tata kelola pada arena pemerintah dan birokrasi yang belum cukup baik. ”Sejatinya peran masyarakat sipil diperlukan mendorong perbaikannya ke depan, dan untuk itu hendaklah dimulai dari pembenahan pada dirinya sendiri terlebih dahulu,” ujarnya.
Terpisah, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku tidak mengetahui tentang IGI yang dilakukan PGI. ”Saya tidak tahu apa indikatornya karena selama ini reformasi birokrasi di Pemprov Sumbar sangat serius dan sungguh serta menghasilkan banyak penghargaan dan prestasi,” ucapnya. Ia setuju percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan.(ade)
