JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evalusi terhadap keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden. Bukhori mengatakan Presiden Jokowi tidak punya beban psikologis terhadap para Staf Khusus tersebut, sehingga tak perlu sungkan mengevaluasi keberadaannya.
"Pak Jokowi sebagai Presiden tidak punya beban psikologis, sehingga sedianya berani melakukan evaluasi terhadap para staf-stafnya yang memanfaatkan posisinya," ujar Bukhori kepada waratawan, Rabu (22/4).
Bukhori mencontohkan kasus Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra terbukti menyalahgunakan jabatannya dengan surat yang ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. "Saya khawatir jika tidak dievaluasi maka staf ini akan menjadi embrio KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme-Red) baru," tegasnya.
Sehingga di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 ini, menurut dia, seharusnya para Staf Khsusus Milenial ini tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi dengan menyalahgunakan jabatan.
"Jadi, ulah sebagian staf ini yang amat tidak patut dilakukan," ungkap politikus PKS ini.
Diketahui polemik muncul dari dua Stafsus Presiden Jokowi Andi Taufan Garuda dan Adamas Belva Syah Devara. Andi Taufan Garuda Putra membuat kontroversi usai menerbitkan surat Nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut berisikan tentang kerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19.
Kontroversi timbul ketika PT Amartha Mikro Fintek disebut sebagai perusahaan yang akan bekerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19. Perusahaan tersebut diketahui milik Andi.
Dengan kata lain, Andi meneken surat pemberitahuan mengatasnamakan Stafsus Presiden untuk perusahaannya sendiri, dan dititipkan kepada camat di seluruh Indonesia. Kemudian polemik lainnya adalah pemerintah menggandeng Skill Academy by Ruangguru sebagai mitra pemerintah untuk program Kartu Prakerja.
Namun hal ini menjadi sorotan karena Ruangguru tersebut dimiliki oleh Stafsus Presiden Jokowi, Adamas Syah Belva Devara. Belakangan, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara sudah menyatakan pengunduran diri dari jabatan sebagai Staf Khusus Presiden.
Cegah Warga Mudik, Ini 19 Lokasi Check Point Polisi
Polda Metro Jaya akan membuat 19 pos pantau untuk mencegah adanya masyarakat dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mudik ke kampung halaman. Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Polda Metro Jaya menyiapkan sekitar 19 titik pos pam (pengamanan) terpadu. Titik besar ada 3 titik khusus di jalan tol,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu (22/4).
Pos ini akan memantau lalu lalang kendaraan terutama kendaraan pribadi dan umum pengangkut penumpang. “Pos pelayanan terpadu dan pos pam terpadu ini kita jadikan 1 jadi pos pengamanan terpadu,” imbuhnya.
Pos ini akan diisi olej polisi lalu lintas, Sabara, Brimob dan Propam. Dibantu oleh TNI, Dishub dan instansi terkait yang biasa terlibat dalam operasi ketupat.
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo mengatakan, masyarakat yang kedapatan memaksa mudik akan diberi tindakan tegas. Mereka akan diputar balikan oleh petugas untuk kembali ke Jakarta.
“Pelarangan mudik ini dilakukan dengan penyekatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintasi check point yang kita namakan pos pam,” kata Sambodo.
Operasi penyekatan mudik ini akan dilakukan mulai Jumat (24/4) pukul 00.00 WIB. Adapun 19 lokasi pos pantau ini sebagai berikut:
1. Pintu Tol Cikarang Barat.
2. Pintu Tol Cimanggis.
3. Pintu Tol Bitung arah Tangerang.
Berikut titik pos pantau di jalur arteri:
Tangerang Kota:
1. Lipo Karawaci.
2. Batu Ceper.
3. Cileduk.
4. Kebon Nanas.
5. Jatiung.
Tangerang Selatan:
1. Puspitek.
2. Curug.
Depok:
1. Jalan Raya Bogor Cibinong.
2. Citayam.
Bekasi Kota:
1. Sumber Arta.
2. Bantar Gebang.
3. Cakung.
Bekasi Kabupaten:
1. Cibarusa.
2. Kedungwaringin.
3. Mojolangu
4. Kebayoran.
Petugas memeriksa pengendara saat kegiatan Check Point Pengawasan Pelaksanaan PSPBB di perbatasan Depok-Jakarta pada kawasan Jalan Raya Bogor, Jumat (10/04/2020).Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)
Politikus PKS Khawatir Stafsus Milenial Jokowi Ciptakan KKN Model Baru
Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evalusi terhadap keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden. Bukhori mengatakan Presiden Jokowi tidak punya beban psikologis terhadap para Staf Khusus tersebut, sehingga tak perlu sungkan mengevaluasi keberadaannya.
“Pak Jokowi sebagai Presiden tidak punya beban psikologis, sehingga sedianya berani melakukan evaluasi terhadap para staf-stafnya yang memanfaatkan posisinya,” ujar Bukhori kepada waratawan, Rabu (22/4).
Bukhori mencontohkan kasus Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra terbukti menyalahgunakan jabatannya dengan surat yang ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. “Saya khawatir jika tidak dievaluasi maka staf ini akan menjadi embrio KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme-Red) baru,” tegasnya.
Sehingga di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 ini, menurut dia, seharusnya para Staf Khsusus Milenial ini tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi dengan menyalahgunakan jabatan.
“Jadi, ulah sebagian staf ini yang amat tidak patut dilakukan,” ungkap politikus PKS ini.
Diketahui polemik muncul dari dua Stafsus Presiden Jokowi Andi Taufan Garuda dan Adamas Belva Syah Devara. Andi Taufan Garuda Putra membuat kontroversi usai menerbitkan surat Nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut berisikan tentang kerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19.
Kontroversi timbul ketika PT Amartha Mikro Fintek disebut sebagai perusahaan yang akan bekerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19. Perusahaan tersebut diketahui milik Andi.
Dengan kata lain, Andi meneken surat pemberitahuan mengatasnamakan Stafsus Presiden untuk perusahaannya sendiri, dan dititipkan kepada camat di seluruh Indonesia. Kemudian polemik lainnya adalah pemerintah menggandeng Skill Academy by Ruangguru sebagai mitra pemerintah untuk program Kartu Prakerja.
Namun hal ini menjadi sorotan karena Ruangguru tersebut dimiliki oleh Stafsus Presiden Jokowi, Adamas Syah Belva Devara. Belakangan, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara sudah menyatakan pengunduran diri dari jabatan sebagai Staf Khusus Presiden.
Sumber: JawaPos.com
Editor: Erizal
