JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang menyebut gaji PPPK guru 2021 sudah masuk dana alokasi umum (DAU) membuat gerah honorer.

Ketua Paguyuban Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) Kabupaten Kebumen Musbihin mengatakan pernyataan Nadiem tidak terbukti.

Pasalnya, para kepala daerah teriak-teriak karena tidak punya anggaran lagi. Namun yang memprihatinkan, untuk usulan formasi PPPK 2022, Pemkab Kebumen malah hanya mengajukan nonguru. PPPK guru tidak diajukan sama sekali karena anggaran Pemkab cekak.

"Kalau Mas Nadiem enggak percaya, ayo datang ke Kebumen. Buktikan sendiri apakah gaji PPPK guru 2021 ada atau enggak biar tidak ada dusta di antara kita," tantang Musbihin, guru pendidikan agama Islam (PAI) kepada JPNN.com, Sabtu (22/1).

Dia menyebutkan guru PAI menangis karena tahun ini tidak bisa ikut seleksi PPPK guru. Upaya Paguyuban GTT PTT melobi bupati, Dinas Pendidikan, dan DPRD hanya menyisakan kecewa lantaran semuanya kembali ke APBD.

"Pak Bupati, Ketua DPRD sampai membuka APBD, menunjukkan ke kami berapa DAU-nya. DAU-nya enggak bertambah, sementara Pemda disuruh rekrut guru honorer menjadi PPPK sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Musbihin menegaskan, komitmen Pemkab menyelesaikan masalah honorer cukup tinggi. Namun, semuanya terbentur dana. Jika Kemendikbudristek ingin seluruh daerah memaksimalkan usulan formasi PPPK guru, Musbihin meminta DAU ditambah.

"Pak Bupati sudah berjanji kalau anggaran DAU ditambah, akan diusulkan lebih banyak lagi formasi PPPK guru. Kalau enggak ditambah, mau ambil uang dari mana," tanya dia. Menurut Musbihin, kondisi di Kebumen juga terjadi pada daerah lainnya.

Itu sebabnya mereka tidak berharap banyak pada rekrutmen PPPK 2022. "Kami akan tetap berupaya untuk mendapatkan formasi PPPK guru 2022. Namun, kembali ke anggaran lagi. Kebumen sudah enggak ada duit lagi," pungkas Musbihin.

Sumber: Jpnn.com
Editor: Rinaldi