DHARMASRAYA (RP) - Ratusan warga dan mahasiswa Dharmasraya demonstrasi ke kantor Bupati Dharmasraya, Kamis (20/6). Mereka menuding pelayanan di RSUD Sungaidareh tidak maksimal. Akibatnya, pasien telantar hingga meninggal dunia. Selain pelayanan RSUD, mereka menyorot kinerja Pemkab Dharmasraya di berbagai sektor pembangunan.
Aksi demo ini terjadi dua gelombang. Demo ini akumulasi kemarahan masyarakat atas meninggalnya seorang mahasiswi, Rina Mutiara (21), karena tidak cepat ditangani RSUD Sungaidareh, dengan alasan lampu mati pada Selasa (18/6) lalu.
Saat Rina (pasien) berada di UGD, lampu mati, sementara genset rusak. Akibatnya, transfusi darah tidak bisa dilakukan padahal saat itu Rina perlu darah banyak. Rina adalah korban penusukan oleh mantan pacarnya SR (25).
Demo diawali pukul 13.00 WIB. Mereka menuntut Pemkab Dharmasraya meningkatkan pelayanan dan dan fasilitas RSUD yang dinilai jauh dari layak. Satu jam kemudian, ratusan mahasiswa Stikes Dharmasraya sampai di lokasi dan bergabung dengan warga. Mereka menuntut bupati segera mengevaluasi kinerja dan pelayanan RSUD Sungaidareh.
Demo itu dikoordinatori Ketua Gerakan Aspirasi Masyarakat Peduli (GAMP), Al Kovis Sukri dan Sugianto. Juga hadir pemuka masyarakat, Loni Z Gindo Bungsu dan lainnya. Para pendemo menyampaikan 12 tuntutan.
Bupati Dharmasraya Adi Gunawan, Wakil Bupati Syafruddin R dan Ketua DPRD Dharmasraya, Rudi Hartono menemui warga di halaman Kantor Bupati Dharmasraya. Pendemo mendesak Bupati mengabulkan 12 tuntutan. Yakni, menghentikan perselingkuhan eksekutif-legislatif-yudikatif , menghentikan penjualan sumber daya alam Dharmasraya yang tidak prorakyat, memberikan kepastian hukum terhadap tambang rakyat, mendorong ekonomi kerakyatan, mengusut tuntas indikasi pelanggaran hukum pembangunan sport centre dan kantor DPRD, mengelola sumber daya alam dengan mandiri.
Selanjutnya, mendesak Pemkab membangun ibu kota kabupaten, jangan menggiring petani menjadi buruh tani, membatalkan izin lokasi perkebunan PT BAS dan PT BHL, menjelaskan tentang pembangunan inti plasma PT AWB terhadap masyarakat Sikabau, melanjutkan pembangunan jalan, dan terakhir mengganti direktur RSUD Sungaidareh untuk pelayanan lebih maksimal.
Terhadap aspirasi tersebut, Bupati berjanji melakukan pembenahan dan peningkatan pembangunan untuk mengabulkan tuntutan itu. ”Untuk tambang rakyat, saat ini Pemkab tengah mengajukan izin wilayah pertambangan rakyat (WPR) agar masyarakat dapat mengelola dan mengeksplorasi sumber daya mineral yang ada. Adapun untuk pembangunan ibu kota kabupaten, telah dianggarkan pembangunan gedung perkantoran dua lantai di belakang kantor bupati, merampungkan pembangunan rumah dinas bupati, dan melanjutkan pembangunan gedung RSUD yang baru. Semua pembangunan ini berada di Pulaupunjung,” ujar Bupati.
Adapun tuntutan pembangunan ekonomi kerakyatan, Bupati mengklaim telah menjadi fokus pembangunan Pemkab. ”Banyak program-program kerakyatan yang telah digulirkan, seperti kredit usaha rakyat, kredit sapi. Belum lagi program-program mandiri pedesaan,” ulas Bupati.
Terkait izin lokasi perkebunan PT BAS dan PT BHL, menurut Bupati izin PT BAS belum diberikan. Adapun izin PT BHL telah diberikan karena sudah melalui persetujuan dan kesepakatan dengan ninik mamak dan pemilik tanah ulayat di daerah itu. ”Jadi, semua telah melalui prosedur dan semua itu dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Bupati.
Terkait pembangunan inti plasma PT AWB bagi masyarakat Sikabau, menurut bupati, beberapa waktu lalu tim terkait telah melakukan pembicaraan dengan PT AWB untuk segera mendorong dibukanya kebun inti plasma.
”Adapun program pembangunan jalan, hal itu tetap dan selalu menjadi prioritas Pemkab. Hingga 2013 ini, sejumlah ruas jalan telah dibuka, dibangun dan diperbaiki. Namun tentu perlu waktu karena keterbatasan anggaran. Tapi kami berjanji, hingga masa jabatan kami habis, semua jalan yang menjadi urat nadi perekonomian Insya Allah tuntas dibangun,” janji Adi Gunawan.
Setelah sekitar satu jam berdialog dengan Bupati, warga meninggalkan halaman kantor bupati dengan tertib. Tak lama setelah itu, datang ratusan mahasiswa Stikes Dharmasraya menuntut Bupati segera mengevaluasi kinerja pegawai dan sarana prasarana RS. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung belasan spanduk dan satu unit tempat tidur.(ade/rpg)
