JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Permintaan kuota CPNS guru garis depan (GGD) 2016 cukup tinggi. Pemerintah daerah terus memasukkan usulan formasi CPNS guru di daerah pedalaman ini. Catatan sementara Kementerian Kebudayaan, Pendidikam Dasar dan Menengah (Kemenbuddikdasmen) kuota yang masuk 27 ribu kursi, padahal kuotanya hanya 3.500 orang.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemenbuddikdasmen Sumarna Surapranata menuturkan, pemerintah daerah sah-sah saja mengusulkan kuota CPNS GGD sebanyak-banyaknya. "Tetapi tidak serta-merta kuota itu bakal disetujui," katanya di Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Pranata menegaskan bahwa Kemenbuddikdasmen sebatas mengkoordinasi pembagian kuota. Sedangkan pengesahan kuota CPNS GGD tetap berada di tangan Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Dia juga menjelaskan aturan untuk mendapatkan kuota CPNS GGD juga mengikuti ketentuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Pranata usulan kuota CPNS GGD tetap wajib disertai laporan analisa jabatan (anjab) dan dokumen analisa beban kerja (ABK). Melalui dua dokumen itu, pemerintah bisa memastikan usulan CPNS GGD benar-benar sesuai keperluan riil. Selama ini kecenderungan setiap dibuka usulan CPNS baru, instansi umumnya meminta kuota melebihi keperluan riilnya.
Pranata menjelaskan sampai saat ini usulan kuota CPNS GGD belum seluruhnya masuk ke Kemenbuddikdasmen. "Setelah masuk semuanya, baru kita analisis," katanya.
Kemudian baru dilayangkan secara kolektif ke Kementerian PAN-RB. Untuk urusan teknis ujiannya nanti, dijalankan di bawah koordinasi Kemenbuddikdasmen bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Usulan kuota CPNS GGD yang sudah masuk di antaranya dari Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian dari Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat.
Untuk diketahui bahwa kuota CPNS GGD tidak bisa dilamar oleh sembarang orang. Pelamar CPNS GGD adalah sarjana pendidikan yang sudah ditempa dalam program Sarjana Mengajar di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (SM3T) serta program pendidikan profesi guru (PPG) berasrama. Kemendikbud menyebut calon guru lulus seleksi CPNS GGD merupakan pasukan khusus pendidik berkualitas. Sebab untuk mengikuti SM3T saja, harus melalui saringan ketat.
Pranata mengatakan guru-guru di daerah 3T harus berkualitas. Supaya bisa mengejar kualitas pendidikan di daerah "normal". Dia menuturkan secara kepegawaian CPNS GGD adalah pegawai negeri pemda setempat. Mereka berhak mendapatkan gaji, tunjangan, serta fasilitas layaknya PNS setempat.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman membenarkan bahwa pemerintah membuka kuota CPNS GGD. Dia menuturkan secara prinsip tahun depan masih masa moratorium rekrutmen CPNS baru.
"Tetapi ada formasi tertentu yang tidak kena moratorium. Contohnya guru-guru di pedalaman," kata dia.
Herman menjelaskan Kementerian PAN-RB harus memastikan secara objektif usulan CPNS GGD. Caranya dengan mengalisis dokumen anjab dan ABK. "Dua dokumen itu sifatnya wajib," katanya.(wan)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
