JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penguatan kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah diyakini akan membawa dampak pada kinerja fiskal RI. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan, dolar AS yang kini sudah tembus Rp15.000 per dolar AS akan makin membebani alokasi subsidi energi.
Bahlil menjelaskan, dalam APBN 2022, asumsi harga minyak 63–70 dolar AS per barel. Sementara itu, sejak Januari sampai Agustus 2022, rata-rata harga minyak mencapai 103 dolar AS per barel. Selain itu, asumsi nilai tukar mata uang mencapai Rp14.500 per dolar AS. "Hari ini sudah Rp15.000 lebih kurs atas dolar AS. Maka, subsidi BBM bisa mencapai Rp635 triliun," ujarnya Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (18/10).
Produksi minyak hanya mencapai 700.000 barel per hari. Sedangkan konsumsinya 1.500.000 barel per hari. "Jadi, kita impor 800.000 barel. Negara kita bukan lagi penghasil minyak," imbuh dia.
Ironisnya, kata Bahlil, sebesar 70 persen subsidi BBM tercatat tidak tepat sasaran lantaran jatuh ke kelompok orang yang berkecukupan. Karena itu, pemerintah mengalihkan subsidi tersebut langsung ke kalangan tidak mampu.
Mantan Ketum Hipmi itu menuturkan, kondisi tersebut tidak terlepas dari ancaman krisis di dalam negeri yang disebabkan dinamika krisis global yang datang silih berganti. Berawal dari perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Disusul krisis kesehatan, yakni pandemi Covid-19. Kemudian diperparah perang antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, ketegangan antara Taiwan dan Cina sudah ada di depan mata. ‘’Perang dagang antara Cina dan Amerika, mereka saling mem-banned produk-produknya. Pertarungan penguasa ekonomi global," ujarnya.
Meski diimpit kondisi yang serbasulit, RI disebutnya terus mendorong kinerja ekonomi dalam negeri. Salah satu yang terus dikebut adalah hilirisasi. Hal itu juga menjadi bahasan penting dalam berbagai forum, termasuk G20. Bahlil mengatakan, tidak semua anggota G20 senang dengan program hilirisasi yang tengah digencarkan pemerintah.
Hilirisasi, menurut Bahlil, akan mampu mengeluarkan Indonesia dari ancaman jebakan pendapatan menengah atau middle income trap untuk menuju negara maju. ‘’Yang juga penting, ada pemerataan ekonomi di seluruh daerah," ujarnya.
Pemerintah mendorong investasi di luar Pulau Jawa. Terhitung sejak kuartal ketiga 2020 hingga kuartal kedua tahun ini, investasi di luar Pulau Jawa lebih besar. (jpg)
