Pemerintah Berencana Kaji Ulang Aturan Istithaah Berhaji

Nasional | Kamis, 20 Juli 2023 - 11:10 WIB

Pemerintah Berencana Kaji Ulang Aturan Istithaah Berhaji
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Riau membantu jemaah haji lanjut usia asal Indragiri Hilir yang memakai kursi roda saat tiba di Asrama Debarkasi Haji Antara Riau, Jalan Mekarsari, Pekanbaru, Ahad (16/7/2023). (MHD AKHWAN/RIAU POS)

BAGIKAN



BACA JUGA


JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Angka kematian jemaah haji tahun ini sangat tinggi, melampaui data jemaah wafat tertinggi sebelumnya, yaitu pada periode 2015 dan 2017. Pemerintah berencana mengkaji ketentuan istithaah atau kemampuan berhaji dari aspek kesehatan untuk musim depan.

Merujuk data resmi Kementerian Agama (Kemenag) jumlah jemaah haji wafat pada 2015 lalu tercatat ada 627 orang. Kemudian pada 2017 lalu ada 658 kasus jemaah haji wafat. Lalu untuk musim 2023 ini, data sementara jumlah jemaah haji wafat ada 683 orang. Data ini bisa saja bertambah, karena masih ada jemaah yang ada di Madinah dan Makkah. Termasuk jemaah yang sakit atau dalam perawatan.


Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, tingginya kasus kematian jemaah tahun ini, bakal jadi bahan evaluasi. “Kita coba analisis sambil berjalan, nanti kita lakukan kajian komprehensif di Indonesia dari klasifikasi usia jemaah yang wafat itu,” ujarnya di Jeddah, Selasa (18/7) malam waktu setempat.

Menurut dia tingginya kasus kematian tahun ini, bisa jadi karena banyaknya jemaah lanjut usia (lansia). Tahun ini, kata dia, jumlah jemaah haji yang wafat di Arab Saudi paling banyak berusia antara 60-70 tahun. Disusul jemaah dengan usia 70-80 tahun. “Baru kemudian di bawah 60 tahun dan di atas 80 tahun,” jelasnya.

Hilman mengatakan, Kemenag pasti akan berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan. Tujuannya melakukan analisa pemicu. “Kalau penyebabnya kita sudah tahu semua, rata-rata yang wafat itu akibat sakit jantung, kemudian ada sesak napas, dan lain sebagainya,” jelasnya. ‘’Tetapi untuk pemantiknya, itu yang sedang dianalisis lagi,’’ tambahnya.

Hilman juga mengatakan, ke depan Kemenag dan Kemenkes akan fokus terkait masalah istithaah kesehatan. Calon jemaah nantinya harus benar-benar lolos tes kesehatan sebelum bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk diberangkatkan ke Saudi. Selain itu, dilakukan pemantauan medical record jemaah. “Mungkin kita desainkan dulu harus clear kesehatannya baik mental fisik dan sebagainya, baru ada pelunasan,” ujarnya.

Sementara itu mulai tahun ini, jemaah haji mendapatkan sertifikat haji resmi dari Kemenag. Sertifikat itu dikeluarkan untuk jemaah yang berhaji sendiri maupun yang dibadalkan atau diwakilkan. Direktur Bina Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, sertifikat itu nantinya dicetak oleh Kantor Kemenag kabupaten atau kota setempat.

“Jamaah tidak akan direpotkan untuk mengambilnya,” katanya. Dia mencontohkan jemaah dari Kota Bekasi, tidak perlu mengambil ke Kanwil Kemenag Jawa Barat di Bandung. Begitupun untuk jemaah dari provinsi lainnya.

Dia menegaskan sertifikat ini adalah bagian dari inovasi Kemenag. Sebelumnya jemaah mendapatkan sertifikat, tetapi dikeluarkan oleh Maskapai Garuda. Arsad berharap dengan adanya sertifikat haji itu, melengkapi kebahagiaan jemaah setelah menjalani rangkaian ibadah haji.

Di bagian lain, Tim Kesehatan Haji Indonesia dan Malaysia kembali berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan kesehatan haji di masing-masing negara. Rombongan Haji Perubatan Malaysia data ke KKHI Makkah dipimpin oleh Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan dr Abdul Marsudi. “Kunjungan ini guna melihat secara langsung fasilitas kesehatan haji Indonesia di Makkah,” kata Abdul.

Rombongan Haji Perubatan Malaysia merupakan penyelenggara kesehatan haji bagi jemaah haji asal Malaysia di Arab Saudi. Setiap tahunnya kuota jemaah haji Malaysia sebanyak 31.600 orang dengan jumlah pendaftar haji 3 juta, sehingga masa antrean haji mencapai 100 tahun.

“Pertemuan ini baik untuk berbagi ide bagi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan haji di masa mendatang,” ungkapnya.

Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi dr M Imran kemarin menjelaskan, selama diskusi saling bertukar informasi dan pengalaman mengenai pelaksanaan kesehatan haji di masing-masing negara. “Malaysia termasuk negara yang sangat ketat menegakkan istitaah kesehatan bagi jemaah hajinya,” bebernya.

Imran menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji yang dijalankan prinsipnya hampir sama. Yakni untuk memastikan setiap jemaah haji sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. “Dengan pertemuan ini, dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Malaysia baik dalam manajemen pengelolaan kesehatan hajinya maupun penegakan istitaah kesehatan hajinya,” ujarnya.

Menurutnya penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia mendatang akan berupaya untuk melakukan perbaikan dan membuat inovasi. Tujuannya tentu agar memberikan pelayanan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.  “Beberapa hal baik dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaan kesehatan haji kita ke depannya,” ungkapnya.

Dengan terjalin baiknya hubungan antara Indonesia dan Malaysia, diharapkan ke depan dapat menjalin kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan saat penyelenggaraan kesehatan haji di tahun mendatang.(wan/lyn/jpg)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook