JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Puluhan ribu aparat gabungan TNI dan Polri dikerahkan mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo-Maruf Amin, Ahad besok (20/10).
Tepatnya, sebanyak 30 ribu personel pengamanan dikerahkan. Jumlah tersebut dinilai terlalu berlebihan oleh sejumlah pihak.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal mengaku heran dengan jumlah besar personel pengamanan pada saat pelantikan. Dia menilai jumlah personel pengamanan tersebut terlalu berlebihan.
"Pak Jokowi yang terhormat, kenapa pengamanan pelantikan presiden berlebihan (30 ribu pasukan)? Bukankah Bapak Presiden pilihan mayoritas rakyat?" kata mantan anggota DPR itu lewat akun twitternya @refrizalskb, Jumat malam (18/10).
Bahkan, aparat kepolisian juga telah melarang adanya aksi unjuk rasa sejak Selasa hingga Minggu (15-20/10). Larangan tersebut berupa tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Demo (STTP) jika ada yang mengajukan.
Padahal, Presiden Joko Widodo mengaku tidak melarang masyarakat menggelar demonstrasi saat pelantikan pada 20 Oktober. Jokowi menyatakan bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin konstitusi.
"Namanya demo kan dijamin konstitusi," kata Jokowi usai menerima pimpinan MPR, di Istana Merdeka, Rabu (16/10).
Dengan demikian, Refrizal pun mempertanyakan sikap Polri yang melarang adanya aksi unjuk rasa.
"Berdemopun telah dilarang oleh Kapolri? Saya tunggu jawabannya ya pak. Terima kasih," tegas Refrizal masih dalam twit yang sama.
Sumber: rmol.id
Editor: Deslina
