JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Dukungan terhadap Palestina terus mengalir. Kemarin (18/5), ribuan buruh menggelar aksi di 24 kabupaten/kota untuk menyerukan dukungan pada Kemerdekaan Palestina. Di Jakarta, aksi gabungan buruh dan organisasi masyarakat di pusatkan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, aksi di Kedubes AS dilakukan untuk meminta Presiden Joe Biden agar AS tidak memveto pelaksanaan resolusi PBB dan Dewan Keamanan PBB tentang kemerdekaan negara Palestina. Termasuk, menuntut Biden agar mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan yang tengah terjadi di bumi Palestina. Sebagaimana diketahui, saat ini rakyat Palestina sedang mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh rezim Zionis-Israel.
"Kami juga meminta presiden Biden untuk mendesak Israel menghentikan agresi militer Israel terhadap Palestina, menarik tentara dan polisi Israel dari masjid al-Aqsha," tegasnya, kemarin (18/5).
Said mengatakan, aksi di depan Kedubes AS ini juga merupakan bagian dari sikap Konfederasi Serikat Pekerja Sedunia (ITUC). Yakni, anti kekerasan, cinta damai, dan menghormati hak setiap negara untuk merdeka. Selain itu, ia juga menyampaikan, bahwa KSPI akan menyerahkan surat ke Duta Besar AS untuk Indonesia perihal tuntutan tersebut. Surat yang dibuat dalam Bahasa Inggris dan Prancis itu nantinya dijanjikan akan diteruskan ke Biden.
Dalam aksi yang digelar, Said secara tegas mengutuk keras serangan rezim Zionis-Israel kepada rakyat Palestina. Terlebih, aksi tersebut telah menyebabkan jatuhnya banyak korban termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. "Kami meminta penjajahan dan pembantaian yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina dihentikan," katanya.
Terpisah, organisasi kemanusiaan di bidang kedaruratan kesehatan di wilayah konflik, Medical Emergency Rescue Committee (Mer-C) berencana mengirimkan tim kesehatan beserta obat-obatan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap Palestina yang menjadi korban agresi militer Zionis Israel.
"Kita kirim dokter bedah sekitar lima atau enam. Sebab, situasi terkini di sana para dokter bedah kelelahan dan kekurangan obat-obatan," tutur Head of Presidium Mer-C dr Sarbini Abdul Murad.
Tim bedah tersebut terdiri dari spesialis bedah ortopedi, anestesi, bedah umum, bedah plastik, dan perawat bedah. Mereka berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang telah diseleksi dan diverifikasi secara ketat. Mengingat, bertugas di wilayah konflik akan sangat berisiko.
Sarbini belum mengetahui pasti jadwal keberangkatan tim tersebut. Pasalnya, dalam situasi pandemi Covid-19 cukup sulit untuk masuk ke suatu negara. Karenanya, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Mesir.
Sementara itu, Din Syamsuddin, ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina (PPIP) mengutuk keras tindakan brutal tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina. Hal tersebut yang merupakan pelanggaran HAM berat, pelanggaran resolusi-resolusi PBB dan hukum internasional, serta bentuk terorisme nyata.
Pihaknya menyerukan kepada PBB dan masyarakat internasional yang cinta damai dan keadilan untuk mengambil langkah-langkah nyata menghentikan kekejaman tentara Zionis Israel dan menjatuhkan sanksi, baik politik-militer maupun ekonomi.
"Yakni dengan memboikot produk-produk Israel dan pro Israel," ungkapnya.
Din mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), khususnya negara-negara Arab untuk menunjukkan solidaritas dan simpati nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk memerdekakan diri dan mendesak Israel untuk meninggalkan wilayah Palestina yang didudukinya secara ilegal. Negara-negara Arab sebaiknya mengenyampingkan egoisme dan kepentingan terbatas mereka.
Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang menunjukkan komitmen terhadap Palestina. Dia juga mendorong agar pemerintah menggalang dukungan negara-negara anggota OKI dan Gerakan Non Blok untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. "Guna menghalau agresi tentara Zionis Israel," tegasnya.
Guru besar politik Islam Fisip UIN Syarif Hidayatullah itu menyerukan segenap umat beragama di Indonesia yang cinta damai, keadilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk memberi dukungan atau bantuan bagi rakyat Palestina, baik moril maupun materiil. "Dan doa semoga Allah Yang Maha Kuasa melindungi rakyat Palestina dari segala marabahaya dan malapetaka," ujarnya.
Perihal Palestina juga dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Keneterian Luar Negeri, Selasa (18/5). Komisi I mengapresiasi Kemlu atas penggalangan dukungan untuk Palestina yang dilakukan di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan disampaikan juga ke PBB. Komisi I juga mendorong agar selanjutnya pemerintah Indonesia terus mengawal dukungan tersebut hingga mencapai gol tertentu. Yakni kedaulatan Palestina itu sendiri.
"Mungkin perlu dijelaskan apa yang akan kita lakukan di PBB dan hasil apa yang kita harapkan serta kapan. Kita perlu membangun narasi yang baru mengenai posisi kita terhadap Palestina," ungkap Anggota Komisi I Muhammad Farhan.
Di samping itu, pemerintah juga perlu mengelola bentuk dukungan yang disampaikan masyarakat Indonesia kepada Palestina dengan baik. Jangan sampai justru pemahaman masyarakat mengarah kepada narasi bahwa konflik Palestina dan Israel adalah konflik karena agama. Hal ini disampaikan beberapa anggota Komisi I dan berharap agar pemerintah berperan aktif untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.
"Saya mohon kepada Pak Menlu agar dalam konferensi terus didengungkan bahwa perang Israel-Palestina ini bukan perang agama, tetapi perang antara dua negara yang mempunyai pemahaman-pemahaman sendiri," jelas anggota Komisi I Rudianto Tjen.
Rudianto menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, tidak peduli agamanya apa, juga menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Dia pun berharap, jangan sampai muncul narasi yang justru memecah belah bangsa sendiri dan menimbulkan perang saudara sendiri di Indonesia.
RDP ini dihadiri oleh Sekjen Kemlu Cecep Herawan dan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu Andy Rachmianto. Namun, penjelasan terkait posisi Indonesia dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi I kemudian dijawab secara tertutup. "Mungkin supaya komentarnya bisa lebih saling mengisi, lebih baik kita tertutup saja sehingga lebih memudahkan kita dalam berinteraksi," ujar Cecep dalam rapat tersebut.(lum/mia/deb/jpg)
