JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan tujuh poin imbauan kepada masyarakat dan juga ke para menterinya terkait penanganan pandemi virus corona atau COVID-19.
Pertama, prioritas pemerintah adalah mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Oleh sebab itu, penting untuk mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain.
Semua pihak perlu terus menggencarkan sosialisasi untuk menjaga jarak, social distancing. Dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran virus korona.
“Sekali lagi, mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran COVID-19,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3).
Karena itu, kebijakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah betul-betul harus pemerintah sampaikan terus. Sehingga betul-betul bisa dijalankan secara efektif di lapangan.
“Tetapi juga kita harus tahu juga bahwa yang tidak bekerja di rumah tentu saja tetap bekerja di lapangan dan bekerja di kantor dengan tetap saling menjaga jarak,” paparnya.
Jokowi juga mengatakan, kebijakan belajar di rumah, bekerja dan beribadah di rumah, jangan sampai ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Karena, dari pantauanya, ternyata kawasan wisata Pantai Carita dan Puncak Bogor jadi lebih ramai dari biasanya.
“Saya juga minta diterapkan secara ketat, menjaga jarak (social distancing), di area-area publik termasuk di dalam transportasi publik, seperti di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta api, di stasiun bus, untuk mencegah penularan COVID-19,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga meminta juga Gugus Tugas untuk mengajak lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama, untuk bersama-sama mencegah potensi penyebaran COVID-19 di kegiatan-kegiatan keagamaan.
“Kita harus mengevaluasi penyelenggaraan acara keagamaan yang melibatkan banyak orang,” ungkapnya.
Kemudian kedua, segera lakukan rapid test (tes cepat) dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini, agar kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan.
“Saya minta alat rapid test terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan Polri, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan,” paparnya.
Ketiga, penyiapan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Ini penting sekali terkait dengan hasil rapid test ini apakah dengan karantina mandiri (self-isolation) atau pun memerlukan layanan rumah sakit.
Keempat, lanjutnya, menyiapkan rencana kontingensi kesiapan layanan rumah sakit, baik rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan juga mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI/Polri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan.
“Dan jika diperlukan juga bisa memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran, ini kapasitasnya cukup besar, kalau enggak keliru 15.000 dan hotel BUMN yang juga bisa dipakai. Kemudian juga rencana kontingensi ini juga harus kita siapkan sampai ke daerah termasuk percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, di Kepulauan Riau,” ungkapnya.
Kelima, Jokowi ingin ada perlindungan maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi COVID-19. Pastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) karena mereka berada di garis terdepan sehingga petugas kesehatan harus terlindung dan tidak terpapar oleh virus corona.
“Termasuk juga saya minta Menteri Keuangan, ini juga pemberian insentif bagi para dokter, perawat, dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan COVID-19 ini,” ungkapnya.
Keenam, saya minta kebutuhan alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dipastikan tersedia. Untuk ekspor masker dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk ini, lebih baik disetop terlebih dahulu. Pastikan terlebih dahulu stok dalam negeri cukup.
“Kemudian juga ketersediaan bahan baku untuk produksi alat-alat kesehatan yang diperlukan dalam menghadapi situasi ini,” imbuhnya.
Presiden Jokowi juga meminta dipastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Saya udah cek di Bulog. Dirinya melihat stok beras lebih dari cukup,” katanya.
“Kemudian saya kira (bulan) Maret ini, banyak daerah juga mulai panen raya, April juga masih ada panen raya sehingga penyerapan oleh Bulog juga agar diatur dan saya juga minta Menko Perekonomian dan kementerian terkait,” ungkapnya.
Kementerian terkait juga segera menjalankan kebijakan insentif ekonomi, utamanya bagi pelaku usaha, lebih khusus lagi pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi penyebaran Covid-19.
“Walaupun ada kebijakan pengurangan interaksi, saya minta pelaku usaha, pelaku UMKM, bisa memaksimalkan penggunaan pelayanan secara online,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
