JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo pada Senin, 20 Januari menjadi momentum yang dinantikan honorer K2. Mereka berharap ada kesepakatan yang diambil antara legislatif dan eksekutif.
"Mudah-mudahan ada kesepakatan yang berpihak kepada honorer K2. 2018 kan sudah 8000--an yang diangkat PNS dan awal 2019 sekira 50 ribu lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Biar tuntas dulu PPPK tahap I, baru bisa tahu mau dibawa ke mana nih sisanya," kata Koordinator Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih kepada JPNN.com, Minggu (19/1).
Dia memastikan seluruh perwakilan honorer K2 akan berjuang lagi besok. Akan mereka lihat bagaimana sikap dewan mendesak pemerintah.
"Semoga dewannya besok setelah menerima pandangan dari honorer K2 makin galak sama menterinya," cetusnya.
Dia menambahkan, bukan saatnya anggota dewan hanya sekadar say hallo kepada menteri dengan suara lemah lembut. Komisi II harus tegas karena beberapa hasil raker dengan MenPAN-RB, baik terdahulu sampai sekarang tdak dijalankan dengan baik.
"Kalau enggak dijalankan buat apa rapat lagi. Kesepakatan tidak dijalankan, sama saja menterinya bohongin anggota dewan. Dewan saja dibohongin bagaimana kami yang honorer,” tandasnya.(esy/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
