JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta kepada Serikat Pekerja (SP) BUMN untuk melihat terlebih dahulu kinerja Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebelum melayangkan protes.
"Ini urusan bisnis, jangan bawa-bawa politik ke urusan bisnis. Jadi, kami minta dan kami harapkan teman-teman Serikat Pekerja lihat dulu kinerja Bapak Ahok kalau nanti masuk," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin (18/11).
Arya mengatakan, mengukur tingkat keberhasilan sebuah kinerja korporasi sangatlah gampang. Angka-angka terkait kinerja, untung dan rugi sangat terlihat di korporasi. Dengan demikian Kementerian BUMN meminta kepada Serikat Pekerja untuk tidak bermain-main politik dalam urusan bisnis.
"Apakah mereka mau urusan politik masuk ke dalam urusan bisnis mereka? Apakah mereka siap jika urusan politik dibawa-bawa ke urusan profesional? Mereka juga tidak mau," kata Arya dilansir dari Antara.
Sebelumnya Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak apabila Ahok masuk menjadi direksi atau komisaris Pertamina. Presiden FSPPB Arie Gumilar menyoroti rekam jejak dan perilaku Ahok yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana-mana, dan bahkan seringkali berkata kotor.
Arie mengatakan bahwa bisa dibayangkan kalau yang bersangkutan masuk ke Pertamina kemudian ada kegaduhan di tubuh organisasi perusahaan. Menurutnya, ini akan berdampak pada pelayanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri menjadi terganggu.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
