“Hari ini tidak saja pimpinan, tetapi seluruh anggota dan juga sekjen (DPR) lagi membahas (anggaran), tiba-tiba menteri keuangan sunat anggaran DPR Rp 2 triliun. Di mana di dunia dalam negara demokrasi orang yang kami awasi itu gampang sekali nyunat (anggaran) kami,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, DPR mengawasi pemerintah supaya eksekutif lebih lebih efektif. Hanya saja, ujar Fahri, pemerintah lewat selembar surat dari menkeu justru memotong anggaran DPR yang merupakan lembaga pengawas eksekutif.

“Saya mengawasi pemerintah ya supaya pemerintah lebih efektif, tetapi pemerintahannya dengan selembar surat menteri keuangan, “tolong ya saya potongan anggarannya Rp2 triliun, dari dari Rp5 triliun tinggal Rp3 triliun,” paparnya.

Fahri menjelaskan, dalam negara demokrasi itu seharusnya anggaran untuk parlemen itu dipisah.

Menurut dia, duit parlemen di negara demokrasi tidak ada urusannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Artinya, keluar dari rezim APBN.

“Jadi, uang dikelola oleh kementerian keuangan parlemennya sendiri. Jadi, keuangannya harus independen tetapi di Indonesia keuangannya belum independen. Semua belum independen,” katanya.(boy)

Sumber: JPNN.com

Editor: Deslina