SEMARANG (RIAUPOS.CO) - Gegap gempita mudik tidak hanya dirasakan oleh perantau yang akan kembali ke kampung halaman.
Di daerah tujuan mudik atau yang dilewati pemudik, posko-posko untuk membantu kelancaran mudik didirikan. Selain memastikan kesiapan mudik di daerah keberangkatan, pemerintah juga melakukan pengecekan di daerah penerima pemudik.
Peninjauan ini dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di sejumlah titik di wilayah Madiun, Jawa Timur. Seperti, Gerbang Tol Madiun dan Stasiun Kereta Api Madiun.
Terkait jalur tol, Muhadjir menilai jalur Madiun-Kertosono secara umum sudah sangat bagus. Persiapan yang guna menyambut mudik pun telah dilakukan matang. Kendati demikian, ia tetap meminta agar pihak operator jalan tol menambah rambu atau peringatan untuk beristirahat untuk para pengendara.
Hal ini guna memperkecil risiko kecelakaan akibat mengantuk dan kelelahan. Terlebih, di Jawa Timur, angka kecelakaan akibat mengantuk terbilang tinggi lantaran Jawa Timur merupakan ruas terjauh yang ditempuh pemudik. "Itu diperkirakan karena kelelahan, perjalanan jauh, dan memaksakan terus. Karena kelelahan dan mengantuk menyebabkan kecelakaan," ujarnya.
Pengendara juga diimbau untuk mematuhi peringatan yang ada. Ketika sudah mulai mengantuk dan kelelahan maka tak boleh memaksakan diri. Pemudik harus berhenti sejenak untuk menyegarkan badan. "Dan tidak harus di rest area, misalnya ada pos terpadu yang dikelola pihak kepolisian bisa menjadi tempat break sebentar," ungkapnya.
Kemudian di Stasiun Kereta Api Madiun Muhadjir mengecek proses penerimaan kedatangan pemudik serta proses ticketing. Sama seperti jalur tol, untuk stasiun pun dinilainya siap menyambut para pemudik yang pulang ke kampung halaman. Dari laporan yang diperoleh, Muhadjir mengungkapkan, bahwa kenaikan pemudik menuju Stasiun Madiun biasa terjadi pada H-5 Idulfitri.
Menurutnya, Stasiun Madiun masih menjadi tumpuan pemudik sebelum mereka kemudian melanjutkan ke kampung halaman yang dituju. Seperti daerah Magetan dan Pacitan. "Karena itu saya pesan pada pengelola untuk disiapkan sebaik-baiknya, termasuk pelayanan terhadap mereka yang jemput, kendaraan mereka yang menjemput itu juga harus dilayani sebaik-baiknya," tuturnya.
Pada bagian lain, jumlah aduan macetnya pembayaran tunjangan hari raya (THR) kian bertambah. Hingga 17 April 2023, posko THR keagamaan 2023 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merima 2.576 konsultasi dan aduan THR. Jumlah tersebut terdiri dari 1.182 layanan konsultasi dan 1.394 layanan aduan.
Untuk aduan THR, Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi merinci jumlah tersebut terdiri dari 688 aduan THR tidak dibayarkan, 496 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 210 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Adapun 1.394 aduan tersebut melibatkan 992 perusahaan.
Dari sisi sebaran, DKI Jakarta masih jadi provinsi paling banyak dilaporkan soal pembayaran THR yang macet. Hingga Senin (17/4) siang, sudah 455 laporan yang masuk. (wan/idr/mia/gih/lyn/jpg)
