KONSEKUENSI HUKUM

Ancaman Penjara, Warga yang Tolak Jenazah Covid-19

Nasional | Sabtu, 18 April 2020 - 14:39 WIB

Ancaman Penjara, Warga yang Tolak Jenazah Covid-19
DIBUNGKUS PLASTIK: Jenazah pasien virus korona dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas meminta keluarga tidak hadir dalam prosesi pemakaman. (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)

BAGIKAN



BACA JUGA


JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengingatkan kepada warga agar tidak ada lagi penolakan kepada pemakaman jenazah Covid-19. Sanksi pidana bisa diberikan warga yang tidak mengindahkan imbauan tersebut.

“Karena kalau menolak nanti ada sanksi pidananya. Bisa dikenakan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit,” kata Argo kepada wartawan, Sabtu (18/4).


Ketentuan pidana ini sudah termuat dalam Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 214 KUHP dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Pasal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pada Pasal 14 ayat (1) pelanggar diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta. Kemudian pada ayat (2) bisa diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

Argo menyampaikan, penolakan jenazah Covid-19 masih terjadi disejumlah daerah. “Kita tetap melakukan himbauan kepada masyarakat, agar bisa membantu jangan sampai ada penolakan kembali,” ujar Argo.

JawaPos.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengingatkan kepada warga agar tidak ada lagi penolakan kepada pemakaman jenazah Covid-19. Sanksi pidana bisa diberikan warga yang tidak mengindahkan imbauan tersebut.

“Karena kalau menolak nanti ada sanksi pidananya. Bisa dikenakan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit,” kata Argo kepada wartawan, Sabtu (18/4).

Ketentuan pidana ini sudah termuat dalam Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 214 KUHP dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Pasal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pada Pasal 14 ayat (1) pelanggar diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta. Kemudian pada ayat (2) bisa diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

Argo menyampaikan, penolakan jenazah Covid-19 masih terjadi disejumlah daerah. “Kita tetap melakukan himbauan kepada masyarakat, agar bisa membantu jangan sampai ada penolakan kembali,” ujar Argo.

 

Sumber: Jawapos.com

Editor: Deslina









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook