PPIH Bentuk Satuan Operasional untuk Atur Wukuf

Nasional | Sabtu, 17 Juni 2023 - 19:09 WIB

PPIH Bentuk Satuan Operasional untuk Atur Wukuf
Tenda di Mina yang akan ditempati jemaah pada puncak haji tahun ini. Saat ini masih dalam proses pembenahan dan melengkapi fasilitas. (MEDIA CENTER HAJI 2023)

BAGIKAN



BACA JUGA


JAKARTA (RIAUPOSS.CO) -- Pemerintah Arab Saudi tengah mempersiapkan tenda untuk wukuf di Arafah. Sejumlah fasilitas diperbaiki sebelum kedatangan para jemaah haji pada Senin (26/6) nanti.

Berdasar pantauan Jawa Pos, semua tenda sudah berdiri. Tanah pasir juga sudah diratakan di dalam tenda. Empat mesin pendingin ruangan telah pula terpasang di semua tenda yang akan ditempati jemaah haji Indonesia.


Satu tenda akan diisi empat kloter. Beberapa tenda sudah terisi karpet. Beberapa lainnya sudah ada bed tidur. Namun, sebagian besar masih beralas tanah.

"Sekarang masih proses melengkapi fasilitas. Masih ada waktu hingga pelaksanaan wukuf," kata Kepala Bidang Perlindungan Jemaah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Harun Ar Rasyid saat meninjau tenda di Mina kemarin (16/6).

Sejumlah pekerja terlihat memasang pagar kawat pembatas tenda dan jalan utama. Sebagian yang lain meratakan jalan akses ke tenda-tenda menggunakan ekskavator mini. Ada juga yang mengangkut karpet ke dalam tenda menggunakan gerobak.

Saat ini air bersih sudah mengalir ke tenda jemaah. Toilet pun telah berfungsi. Hanya kerapian lingkungan dan fasilitas di dalam tenda yang masih harus dilengkapi.

Harun mengatakan, pihaknya sudah membentuk satuan operasional untuk mengatur alur pelaksanaan wukuf di Arafah, Muzdalifah, hingga Mina. "Jemaah mulai diberangkatkan dari hotel tanggal 8 Zulhijah pukul 07.00," katanya.

Jemaah menginap semalam di Arafah, lalu mulai menjalankan wukuf pada 9 Zulhijah pukul 12.00 hingga sore hari. Malamnya jemaah bergerak ke Muzdalifah. Selanjutnya bergerak ke Mina dan tinggal di sana pada 10, 11, 12, dan 13 Zulhijah.

Sementara itu, dari Jakarta, pemerintah akhirnya mengeksekusi pengelolaan denda atau dam bagi jemaah haji tamatuk. Denda itu bisa dibayar dengan berpuasa, memberi makan orang miskin, atau membeli satu ekor kambing atau domba untuk dikurbankan.

Hampir seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk petugas ikut berhaji, terkena denda atau dam haji tamatuk. Sebab, setelah melaksanakan umrah qudum atau umrah wajib, jemaah melepas kain ihram.

Pengelolaan denda atau dam haji tamatuk itu dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dengan menggandeng Baznas. "Potensi dari denda atau dam haji tamatuk ini luar biasa," katanya di kantor Baznas kemarin.

Hitungan gampangnya, ada 200 ribu jemaah haji yang dikenai denda tersebut. Belum lagi petugas yang ikut berhaji. Hitungan sementara, dengan rata-rata harga kambing sekitar Rp3 juta, potensi dari dam haji tamatuk itu mencapai Rp500 miliar lebih.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, tahun ini masih sebagai piloting atau percontohan dahulu. "Tahun ini kami coba jalankan untuk petugas haji dahulu," tuturnya.

Dia menargetkan, ada 5.000 ekor domba atau kambing dari hasil pembayaran dam haji tamatuk para petugas. Nantinya, hewan tersebut tetap disembelih di Arab Saudi. Tapi, dagingnya dikirim ke Indonesia untuk disalurkan ke masyarakat di kawasan pinggiran atau terpencil yang selama ini kekurangan nutrisi daging.

Hilman menyebut, memang ada yang berpendapat bahwa dam haji tamatuk itu adalah urusan pribadi jemaah. Tapi, dia menyatakan bahwa Kemenag atau negara memiliki tanggung jawab untuk perlindungan jemaah.

Selama ini banyak jemaah hanya menyetor uang pembelian hewan tanpa mengetahui di mana disembelih dan pendistribusiannya seperti apa. Dengan cara yang baru ini, pengelolaan dam haji tamatuk lebih akuntabel dan transparan.

Upaya Kemenag mengelola dam haji tamatuk tersebut mendapatkan respons positif dari Ketua Baznas Noor Achmad. "Selama ini tidak ada daging dari dam jemaah haji Indonesia yang masuk ke Indonesia," katanya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook