JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Isu perombakan kabinet kembali mencuat. Kali ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut salah satu kriteria yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk reshuffle. Yaitu akuntabilitas dan transparansi kinerja merupakan dua hal penting yang harus ada dalam Kementerian/Lembaga. Karena itu, kinerja seorang menteri juga akan dinilai berdasar dua hal itu.
“Itu bagian dari penilaian, tapi bukan yang utama kalau kami bicara tentang itu (reshuffle),” ujarnya seusai acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Istana Wakil Presiden, Selasa (15/12).
Dalam kesempatan kemarin, JK menyerahkan piagam penghargaan kepada empat kementerian/lembaga dan dua pemerintah provinsi, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Provinsi DI Jogjakarta, dan Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, empat kementerian dengan nilai terendah yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Ketenagakerjaan.
JK menyebut, kinerja para menteri itu akan menjadi salah satu bagian yang akan dievaluasi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada pertengahan November lalu, JK memang sempat menyebut jika Istana tengah menyiapkan reshuffle jilid 2 menyusul reshuffle jilid 1 pada Agustus lalu. Ketika itu, mantan ketua umum Golkar itu mengatakan reshuffle belum dilakukan pada November karena pemerintah ingin konsentrasi pada pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember. Lalu, apakah akan dilakukan pada Desember ini? JK hanya tersenyum, tak bersedia menjawab.
Sebagaimana diketahui, isu reshuffle menguat sejak bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Rencananya, PAN akan mendapat jatah ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang bakal diplot untuk Sutrisno Bachir, serta dua kursi menteri. Namun karena adanya keberatan dari partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH), jatah kursi menteri untuk PAN dikurangi menjadi 1.
Informasi yang dihimpun JPG menyebut, salah satu opsi pos menteri yang disiapkan untuk kader PAN adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang saat ini dijabat Mohamad Nasir. Selain itu, beberapa menteri disorot karena kinerjanya dinilai kurang memuaskan adalah Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menpora Imam Nahrawi, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Meleset jauhnya realisasi penerimaan pajak juga membuat tekanan kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menguat. Demikian pula Menteri BUMN Rini Soemarno yang terus didesak beberapa partai politik, termasuk PDIP selaku pendukung utama Jokowi-JK, untuk dilengserkan.
Sebelumnya, berembus kabar jika reshuffle akan dilakukan pertengahan Desember ini. Namun, tertunda gara-gara mencuatnya kasus ‘’Papa Minta Saham’’, maupun isu pemilihan calon pimpinan KPK dan revisi Undang-undang KPK yang membuat situasi perpolitikan nasional kini memanas.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hal yang lumrah dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, masuknya PAN juga harus diakomodasi di kabinet.(owi/end)
