TANJUNGPINANG (RP) - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Joko Nugroho ST meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau agar serius merealisasikan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam ke Bintan.

Penegasan tersebut dikemukakan Joko Nugroho menanggapi lambannya progres pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam, sebuah kawasan industri terkemuka yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Johor, Malaysia dengan Pulau Bintan.

Menurut politisi asal Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Karimun itu, Pemprov harus ikut serta dan terus mendorong rencana jembatan Batam-Bintan tersebut.

Hal ini, mengingat, dampak nyata terhadap pembangunan jembatan tersebut akan dirasakan Kepulauan Riau sendiri, baik itu menyangkut ganti rugi maupun dampak positif berupa penyiapan masuknya industri ke Bintan.

Disebutkannya, jembatan yang akan menelan anggaran sekitar Rp3 triliun dan mempunyai panjang sekurang-kurangnya 6,7 kilometer tersebut, akan memiliki dampak yang sangat signifikan bagi kemajuan dan perekonomian Kepulauan Riau ke depan.

Joko berharap agar, Badan Pengusahaan (BP) Batam dapat melakukan sinkronisasi dengan Pemprov Kepulauan Riau guna mewujudkan rencana tersebut.

Sejauh ini, ujar Joko Nugroho yang didampingi anggota Komisi III DPRD asal Fraksi Partai Goljar Drs H Sofyan Samsir, Pemprov belum pernah memaparkan rencana pembanguna jembatan Batam-Bintan di depan DPRD Kepri.

Meski diakui Joko Nugroho jembatan ini tidak menggunakan APBD Kepri, melainkan didadanai kemungkinan besar melalui APBN atau swsata murni, namun begitu DPRD Kepri berkepentingan mengetahui dari awal agar bisa menjelaskan juga kepada masyarakat.(rpg)