JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP-21) di Paris, Prancis, akhirnya sampai kepada tahap final. Dalam puncak acara tersebut, delegasi dari sekitar 200 negara pun menyepakati beberapa target terkait pencegahan perubahan iklim. Hal tersebut rupanya disambut secara positif oleh Pemerintah Indonesia.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Hasan Kleib mengatakan, pemerintah jelas menyambut baik tercapainya Paris Agreement 2015 pada COP-21. Menurutnya, kesepakatan yang dihasilkan cukup seimbang namun di sisi lain sangat ambisius. Hal tersebut karena sudah ada pertimbangan terhadap kapabilitas negara yang berbeda-beda.

‘’Mereka memberikan pengakuan terkait perbedaan kapasitas dan kapabilitas negara-negara, Khususnya antara negara maju dan berkembang,’’ terangnya.

Meski mengedepankan keadilan dalam upaya tersebut, ambisi yang ditunjukkan pun cukup besar. Hal tersebut diperlihatkan untuk target pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius (C). Bahkan, target idealnya mencapai 1,5 derajat C. Padahal, saat ini suhu dunia sudah naik sekitar 1 derajat C.

‘’Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka akan membentuk sistem monitoring, reporting and verification (mrv). Mereka akan mengevaluasi aksi negara-negara untuk menjaga iklim dunia. Apalagi, saat ini sudah banyak tercipta dukungan bagi negara berkembang,’’ jelasnya. Program-progam tersebut pun diikuti dengan pengalokasian dana bantuan 100 miliar dolar AS (Rp1.391 triliun) per tahun terkait isu iklim pada 2020 nanti. Semua target tersebut bakal dievaluasi lima tahun kemudian dengan target yang bahkan lebih tinggi lagi.

‘’Kami rasa Paris agreement telah mencakup secara cukup berimbang baik dari isu adaptasi, mitigasi, transfer teknologi dan keuangan. Kesepakatan ini menegaskan komitmen multilateral dalam menghadapi tantangan global mengenai perubahan iklim. Serta, mengupayakan cara kehidupan yang lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia dan bagi planet kita,’’ terangnya.