PADANG (RP) - Pertemuan Wali Kota Padang Fauzi Bahar dengan puluhan mahasiswa anti-investasi Lippo Group yang tergabung Forum Masyarakat Tolak Siloam di Masjid Nurul Iman, Jumat (13/12) nyaris ricuh.
Hal itu terjadi setelah salah seorang perwakilan mahasiswa nekat memaksa Fauzi Bahar menandatangani surat pernyataan penolakan pembangunan superblok di Jalan Khatib Sulaiman tersebut.
Mereka menengarai pembangunan superblok tidak sesuai Pasal 69 Perda No 4/2012 tentang RTRW 2010-2030, “Untuk kawasan dan rencana pengembangan perdagangan dan jasa dibolehkan di Kecamatan Padang Barat, Selatan, Timur dan Kototangah”.
“Kami minta Pak Wali Kota menandatangani surat pernyataan penolakan pembangunan ini,” pinta Andri, salah seorang mahasiswa dalam pertemuan itu.
Aksi tersebut kontan membuat mantan perwira AL tersebut naik pitam, seraya mempertanyakan apa alasan yang mendasari mahasiswa meminta dirinya menolak investasi itu. Apalagi, investasi tersebut sudah melalui proses panjang, termasuk pembicaraan dengan kalangan legislatif.
”Saya mengundang investor ke Padang pascagempa dan adanya ancaman tsunami tersebut tidaklah mudah. Namun, kami terus berusaha mengajak investor menanamkan modalnya, termasuk menetapkan zero cost bagi investor yang menanamkan modalnya Rp1 triliun,” kata Fauzi.
Ketua DPD PAN Padang itu juga membeberkan jika nama bangunan tersebut juga telah diganti. “Bukan Siloam, tapi Minangkabau International Hospital,” bebernya.
Pembangunan tersebut juga sebagai langkah awal. Karena di balik itu, rencananya juga akan dibangun reklamasi pantai membentuk Rumah Gadang di Pantai Padang. “Di atasnya juga ada shelter. Di sana juga ada nantinya sebuah sirkuit balapan Formula-1 atau pun motor,” paparnya.
Akan tetapi, penjelasan wali kota itu tetap saja tidak mengundang simpati mahasiswa. Mahasiswa meragukan investasi ini bisa digunakan oleh masyarakat Kota Padang. Alasannya, untuk makan saja masyarakat sudah susah.
Mahasiswa lainnya, Deni Hendra selaku mahasiswa ekonomi yang konsentrasi khusus ke pembangunan mengatakan, pembangunan harus diarahkan pada bagaimana kesejahteraan masyarakat meningkat dan pelayanan publik tercapai.
“Pembangunan belum dilakukan, masyarakat sudah cemas, apalagi sudah dilakukan. Itu artinya apa? Pembangunan yang dilakukan itu tidak mencapai target. Harapan pembangunan itu, masyarakat tercapai kesejahteraannya,” sebut mahasiswa UNP tersebut.
Beruntung jalannya pertemuan yang mulai memanas tersebut dapat diredam sejumlah aparat kepolisian yang mengawal pertemuan yang dilakukan sebelum salat Jumat tersebut, hingga akhirnya mahasiswa membubarkan diri.
Demo Tandingan
Menyikapi aksi demo mahasiswa tolak Siloam sehari sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Peduli Pembangunan (FKPP) Padang, Masrizal mengaku akan menyiapkan demo tandingan untuk memaksa Wali Kota Padang konsisten melanjutkan pembangunan superblok tersebut.
“Kalau memang diperlukan kita akan siapkan (demo tandingan, red). Jika mereka hanya menyiapkan massa sekitar 2.000 orang, kita akan kerahkan massa sekitar 10.000 orang untuk mengawal terwujudnya pembangunan tersebut,” ujar Masrizal.
Menurutnya, pembangunan RS terbesar di Sumbar tersebut sudah melalui proses panjang dan menghabiskan waktu lama dalam mengurus perizinannya. Karena itu, disayangkan jika pembangunan harus gagal di tengah jalan.
Seharusnya, kata dia, sebagai warga Kota Padang, masyarakat merasa bersyukur adanya pembangunan tersebut. Bukan perkara mudah mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya di Sumbar, khususnya Kota Padang.(ade)
