JAKARTA (RAIUPOS.CO) -- Meski telah mengumumkan di media sosial bahwa dirinya salah karena mendapat informasi tak benar soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) saat bicara ke publik, Wakil Sekretaris Jendral MUI, Tengku Zulkarnain, belum selesai dari masalah ini.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum pada kepada Tengku Zulkarnain soal hal itu jika tak minta maaf secara langsung.
Saat menjadi pembicara di stasiun televisi swasta bersama Ace, saat itu Zulkarnain menyebut bahwa pemerintah bakal melegalkan zina lewat RUU PKS.
"Kami sedang pertimbangkan mengambil langkah hukum terhadap apa yang dilakukan Tengku Zulkarnain, kalau dia tidak minta maaf kepada Pak Jokowi," ujar Ace seperti ditulis CNN Indonesia di Jakarta, Rabu (13/3).
Politikus Golkar ini mengatakan pendapat Zulkarnain yang keliru soal RUU PKS menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi.
Akibatnya, pernyataan Zulkarnain soal zina itu pun dikutip seorang ustaz di Banyuwangi, Jawa Timur, Supriyanto, yang berujung pemeriksaan di kepolisian.
Faktanya, lanjut Ace, dalam RUU PKS sama sekali tak menjelaskan tentang pelegalan zina, LGBT, maupun pengadaan kontrasepsi oleh pemerintah.
"Sementara Tengku Zulkarnain sudah koar-koar di mana-mana, termasuk di masjid, di media sosial, bahwa pemerintahan Jokowi akan melegalisasi perzinaan. Dia harus minta maaf juga ke Pak Jokowi, jangan cuma seperti itu," katanya.
Zulkarnain sebelumnya telah meminta maaf lewat akun Twitter. Ia mengaku sudah mencermati RUU PKS dan tidak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi dari pemerintah untuk pasangan remaja ataupun pemuda yang ingin melakukan hubungan suami istri seperti yang sebelumnya ia tuduhkan lewat wawancara di televisi swasta.
"Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," kicaunya lewat akun @ustadtengkuzul, Senin (11/3).
Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi mengatakan pernyataan Tengku Zulkarnain soal RUU PKS merupakan pendapat pribadi atau tidak mewakili organisasi.
