PADANG (RP) - Pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota harus segera menuntaskan pembebasan lahan yang akan dijadikan jalur pembangunan jalan tol Sumbar-Riau.
Pasalnya, jalan sepanjang 200 kilometer yang terkoneksi dengan Trans Sumatera itu, bakal dimulai pembangunannya tahun 2013.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembangunan jalan tol Riau-Sumbar akan membuat pertumbuhan ekonomi Sumbar semakin baik. Proyek ini bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Agar bisa terealisasi sesuai rencana 2013, maka pemerintah provinsi bersama kota dan kabupaten yang dilintasi jalan ini diminta berkontribusi dengan mengawal dalam penyediaan dan pembebasan lahan.
‘’Ketersediaan lahan ini kerap jadi kendala dalam pembangunan infrastruktur,’’ ungkap Hatta Rajasa di sela-sela menghadiri pelantikan dan deklarasi Rajawali SAR Nusantara Sumbar, di Padang, kemarin (11/11).
Hatta mengharapkan peran aktif pemerintah daerah. Dia tidak menutup mata kalau permasalahan yang banyak muncul ketika pembangunan adalah pembebasan lahan. Baik lahan milik masyarakat maupun lahan seperti hutan lindung dan sebagainya.
‘’Persoalan lahan merupakan potensi besar dalam pengembangan rencana ini. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah itu,’’ ulasnya.
Untuk pembiayaan dan pengerjaan, proyek jalan tol ini dilakukan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini, Hatta menyebutkan PT Hutama Karya.
Perusahaan tersebut, sebelumnya masuk daftar satu dari empat perusahaan yang berminat membangun tol Sumbar-Riau. Dengan telah ditetapkannya pada 2013 jalan tol tersebut dimulai pembangunannya, maka BUMN diminta sudah mempersiapkan diri hingga akhir 2012.
Pembangunan dilakukan secara bertahap, tapi tetap ditargetkan dalam waktu dekat bisa terselesaikan, tambah Ketua Umum DPP PAN itu didampingi Wali Kota Padang Fauzi Bahar.
Hatta memberikan keyakinan kalau pemerintah pusat akan terus membantu dalam pembanguna di daerah.
Selain jalan tol, Hatta Rajasa juga mendorong percepatan perluasan dan revitalisasi Pelabuhan Teluk Bayur yang dikerjakan PT Pelindo dengan anggaran sekitar Rp1,6 triliun.
Dari kajian ekonomi, Hatta mengatakan, pelabuhan seluas 544 hektare itu akan menjadi pelabuhan utama di pesisir pantai barat Sumatera yang menghadap ke Samudera Hindia.
Pintu keluar masuk logistik perdagangan yang bisa menekan biaya operasional barang sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketika terjadi bencana, pelabuhan ini bisa dijadikan tempat untuk mengakomodir dan menyalurkan logistik dengan baik.
‘’Tidak ada alasan untuk tidak melakukan pelebaran. Harus kita dorong percepatan dua proyek (pelabuhan dan jalan tol) ini. Kita meyakini pelebaran Teluk Bayur akan memangkas atau menekan ongkos. Dengan begitu, akan berpengaruh pada harga barang,’’ ulasnya.
Hatta menambahkan pembenahan pintu gerbang ekonomi Sumbar itu dinilai bakal mendongkrak nilai ekonomi dan investasi bagi Sumbar.
Lancarnya aktivitas bongkar muat di sana membuat tidak lagi terjadi kongesti, apalagi jika semua peralatan sudah lengkap, maka harga jual barang yang dibebankan produsen kepada konsumen bisa ditekan sekecil mungkin.
Konsorsium Tol
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebutkan, untuk membangun lima ruas tol di Sumatera PT Hutama Karya berencana membentuk konsorsium dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang beroperasi di Sumatera.
Dengan adanya pembentukan konsorsium tersebut, diharapkan biaya pembangunan tol dapat ditekan hingga 60 persen.
Sebagaimana diketahui, jalan bebas hambatan yang digagas pemerintah melalui Kementerian BUMN dengan panjang sekitar 200 km itu, direncanakan dibangun dengan lebar 2 x 25 meter atau 50 meter.
Pembangunannya dibagi dalam lima segmen. Tim Teknis dari Bappeda dan Dinas Prasjal Tarkim pada Maret lalu telah meninjau lokasi rencana pembangunan jalan tol tersebut.
Bahkan, pembangunan konstruksi jalan tol segmen Duku-Sicincin direncanakan dimulai tahun 2012. Namun karena belum tuntasnya pembebasan lahan, maka diundur dibangun pada 2013.
Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sumbar Syafrizal menyebutkan, pihaknya tahun ini berupaya menuntaskan pembebasan lahan di segmen I (Duku-Sicincin) hingga akhir 2012, sehingga pada 2013 bisa dimulai pembangunannya.
Saking seriusnya, pemprov pada APBD Perubahan 2012 telah menganggarkan dana sebesar Rp2,5 miliar untuk pembebasan lahan seluas 4 km.
‘’Dari 20 km lahan yang harus dibebaskan, 4 km belum selesai karena pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman masyarakat belum tuntaskan, jelas Syafrizal.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, jalan tol merupakan alternatif prasarana transportasi darat dalam upaya mengurangi kepadatan lalu lintas.
Berfungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan jasa distribusi produk dari pusat pengolahan ke pusat pemasaran melalui koridor Sumatera.(eca)
