JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Suksesi kepemimpinan di tubuh penyelenggara pemilu akhirnya tuntas. Selasa (12/4), Presiden Joko Widodo melantik tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Istana Negara, Jakarta.
Usai dilantik, baik komisioner KPU maupun Bawaslu langsung menuju ke kantor masing-masing dan menggelar rapat pleno. Agendanya memilih ketua di masing-masing lembaga. Hasilnya, sang petahana Hasyim Asy’ari ditetapkan secara musyawarah sebagai ketua KPU RI periode 2022-2027. "Pemilihan tidak sampai satu menit," kata Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin.
Sementara itu, Hasyim menegaskan KPU akan langsung tancap gas melanjutkan persiapan. Rencananya, KPU akan langsung menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah siang ini. "Agendanya pembahasan PKPU Tahapan," ujarnya Selasa (12/4) malam.
Dia menjelaskan, PKPU Tahapan sangat krusial untuk segera disahkan. Pasalnya, beleid tersebut yang akan menjadi dasar setiap tahapan pemilu yang akan dimulai pada 14 Juni 2022.
Pria kelahiran Jawa Tengah itu juga berharap, proses konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dapat berlangsung cepat. Mengingat DPR akan mulai menjalani masa reses pada 15 April mendatang. Bahkan, pihaknya meminta jika dimungkinkan pembahasan tahapan dapat digelar di masa reses.
Selain penuntasan PKPU Tahapan, prioritas lainnya adalah konsolidasi. Baik di internal maupun bersama penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, pihaknya sudah sepakat untuk menetapkan Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu periode 2022-2027. "Bapak Rahmat Bagja diberi amanah untuk memastikan proses kolektif kolegial kepemimpinan Bawaslu RI dapat berjalan sebaik-baiknya," ujarnya.
Lolly menjelaskan, proses pemilihan berlangsung relatif cepat. Sebab, mekanisme pemilihan ditentukan melalui mufakat. Terkait kebijakan strategis menyangkut kesiapan pengawasan akan dibahas lebih lanjut. Bagja sendiri, bukan sosok baru di kelembagaan Bawaslu RI. Alumni Utrecht Belanda itu merupakan petahana di Bawaslu RI.
Kepada jajaran KPU-Bawaslu, Jokowi berharap bisa segera menyiapkan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. "Dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak," katanya.
Menurut Kepala Negara, penyiapan tersebut penting untuk dilakukan karena untuk pertama kalinya Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pilkada dalam satu tahun. "Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022," ujar Jokowi.
Dia ingin KPU dan Bawaslu segera mempersiapkan secara matang dan menjaga kualitas demokrasi. Jokowi juga berpesan agar KPU menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Presiden berharap tidak ada lagi yang membuat masyarakat terprovokasi oleh isu politik identitas. "Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," ucapnya.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Terutama dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," bebernya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menambahkan, seluruh penyelenggara pemilu sudah siap melaksanakan tugas. "Anggota KPU dan Bawaslu dan semuanya menyatakan siap akan bekerja menyiapkan pemilu dan pilkada tahun 2024 dengan sebaik-baiknya," terang Mahfud kepada awak media.
Menurut Mahfud, KPU dan Bawaslu akan berhasil melaksanakan tugas apabila mendapat dukungan dari semua pihak. Karena itu, pemerintah mengharapkan partisipasi publik. "Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan tertib serta taat hukum di dalam pelaksanaan pemilu," ujarnya. Dia menyampaikan bahwa sudah menjadi tugas bersama mengawal agenda pesta demokrasi itu.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita berharap para anggota KPU dan Bawaslu baru bisa melaksanakan pemilu yang lebih baik. Pihaknya mencatat, ada sejumlah hal yang harus segera dikerjakan.
Pertama adalah penetapan Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pemilu. PKPU tersebut perlu segera diselesaikan karena akan menjadi dasar untuk menyiapkan tahapan yang harus sudah dimulai Juni mendatang.
Hal lainnya adalah pengesahan PKPU verifikasi partai politik. Meski pendaftaran diperkirakan baru dibuka Agustus, namun beleid tersebut diperlukan agar proses uploading data bisa segera dimulai secepat mungkin. "Karena perlu adanya waktu yang cukup untuk sosialisasi dan pengisian SIPOL bagi partai politik," ujarnya.
Mengacu pada pengalaman lima tahun lalu, pengisian SIPOL yang dilakukan sebulan sebelum pendaftaran menimbulkan banyak persoalan. Seperti sistem eror akibat padatnya aktivitas di SIPOL.
Sementara bagi Bawaslu, Mita mencatat selain persiapan pengawasan, kepastian Sumber Daya Manusia (SDM) harus disiapkan. Pasalnya, pada pertengahan tahun ini ada 25 provinsi yang habis masa jabatan komisionernya. "Diharapkan terciptanya meknisme rekrutmen yg lebih berkualitas dan menghasilkan penyelenggara baik," tuturnya. Karena tantangan kompleksitas yang tinggi, Mita mengingatkan agar rekruitmen bisa menghasilkan SDM yang mumpuni. Terakhir, dia juga meminta KPU dan Bawaslu untuk menjaga kemandirian dan profesionalitas sebagai lembaga yang bersifat mandiri.(lyn/syn/far/jpg)
