JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) mengalami hambatan. Baru-baru ini perusahaan modal ventura asal Jepang, yakni Softbank, batal menanamkan modalnya untuk proyek IKN. Padahal, Presiden Joko Widodo telah menunjuk CEO Softbank Masayoshi Son sebagai anggota komite pengarah proyek IKN. Lantas, bagaimana kelanjutan proyek prestisius itu?
Ketua Tim Komunikasi IKN Kementerian PPN/Bappenas Sidik Pramono menjelaskan, proyek IKN akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. ‘’Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah," ujarnya kepada Jawa Pos (JPG), Sabtu (12/3).
Dia menuturkan, porsi pembiayaan APBN diupayakan seminimal mungkin. Komitmen pihak di luar pemerintah terkait pembiayaan memang sejauh ini masih dalam tahap awal. ‘’Dalam realisasinya nanti tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah," ujarnya.
Terpisah, Ekonom Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, Softbank memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemi. Kerugian Softbank dari Wework tahun 2020 dan Alibaba tahun 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini.
‘’Mundurnya Softbank memberi sinyal kepada investor di balik Softbank bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan," jelasnya pada Jawa Pos (JPG), Sabtu (12/3).
Bhima melanjutkan, ada indikasi kuat terkait risiko politik pembangunan IKN yang cukup tinggi. Terlebih kegaduhan belakangan soal perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih wait and see.
Apalagi, investasi di IKN bukan jangka pendek. Butuh kepastian jangka panjang. ‘’Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," imbuh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) itu.
Konsekuensi dari mundurnya Softbank ada dua. Pertama, jika pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu, maka investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari APBN. Di tengah target menurunkan defisit di bawah 3 persen pada 2023, maka pemerintah akan mengandalkan keuntungan penerimaan dari komoditas dan menambah pembiayaan utang baru.
Kedua, pemerintah perlu cari pengganti Softbank, entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra. Misalnya Arab Saudi. ‘’Sayangnya, mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai," jelas Bhima.
Perlu proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi, dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Hendricus Andy Simarmata menyoroti sejumlah hal terkait IKN. Dia mengatakan, pemerintah perlu segera menyusun cetak biru pembangunan IKN atau dia sebut sebagai Kota Nusantara.
"Sementara masyarakat sekarang masih disuguhi desain 3D yang terlihat megah," katanya dalam Forum Diskusi Salemba 78 yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Sabtu (12/3).
Andy menjelaskan, cetak biru IKN lebih penting ketimbang sekadar desain 3D yang menonjolkan tampilan Istana Negara. Menurut dia, cetak biru pembangunan IKN tersebut harus mencakup seluruh elemen. Tidak sekadar pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Yang lebih penting adalah aspek sosialnya. Sebab, lokasi IKN bukan lahan kosong yang tidak ada manusianya. Tetapi, sebuah lokasi yang terdiri atas sekian banyak desa.
Pembangunan IKN nantinya tidak boleh sebatas mengirim masyarakat yang sudah metropolis dari Jakarta dan sekitarnya ke Penajam. Sementara, di lokasi IKN sendiri ada sekelompok masyarakat yang selama ini hidup dengan segala dinamikanya.
Andy sudah melihat rencana induk IKN yang disusun Bappenas. Di dalamnya sama sekali belum menyentuh rencana pembangunan aspek sosial. Sementara itu, leading sector dari masing-masing aspek di dalam rencana induk itu terdiri atas beberapa kementerian. Antara lain, KLHK, KKP, Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, serta BPN. "Yang saya kritisi itu belum adanya rencana pembangunan sosialnya," katanya.
Padahal, dalam proses pembangunan kota baru, rencana pembangunan sosial sangat penting. Dia menegaskan, di Penajam ada masyarakat lokal dengan segala kehidupannya. Kemudian, nanti bakal datang berduyun-duyun masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya. Dia tidak ingin Kota Nusantara nanti seperti kota-kota mandiri di sekitaran Jakarta. Di mana di sekitaran kota-kota mandiri itu menempel kampung-kampung. Kondisi sosialnya sangat njomplang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan prosesi "Mendhet Tirto lan Siti" di kawasan Sumur Upas Candi Kedaton, Trowulan, Mojokerto, Sabtu (12/3). Dalam rilis yang dikirim Pemprov Jatim kepada Jawa Pos (JPG), Sabtu (12/3), disebutkan bahwa Khofifah didampingi Bupati Mojokerto Ikfina, Wali Kota Mojokerto Ita Puspitasari, para budayawan, serta sejarawan.
Dalam prosesi tersebut, Khofifah mengambil tanah Kedaton dan air dari sumber mata air Banyu Panguripan di Desa Pakis, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Rencananya, tanah dan air tersebut dibawa ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Sepaku, Kalimantan Timur. Bertepatan dengan agenda kemah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di IKN pada 13–14 Maret 2022.
Sebagai informasi, semua gubernur dari 34 provinsi di Indonesia bakal berkumpul di lokasi IKN Sepaku bersama Jokowi. Semua gubernur diminta membawa air dan tanah dari masing-masing provinsi ke lokasi IKN. Nanti air dan tanah itu dimasukkan dalam kendi bernama Kendi Nusantara.
Setelah prosesi, Khofifah menyampaikan bahwa air dan tanah dari Bumi Majapahit tersebut memiliki nilai sejarah yang cukup besar. Sebab, Nusantara merupakan bagian dari Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapatih Gajah Mada. Dari berbagai referensi, disampaikan bahwa Nusa mengandung arti pulau. Sedangkan Antara artinya luar. Jika disimpulkan menjadi sebaran dari pulau-pulau yang berjumlah banyak, tapi bisa dipersatukan oleh Kerajaan Majapahit.
"Sebelum pulau-pulau dipersatukan oleh Majapahit, Mahapatih Gajah Mada berpuasa. Amukti palapa dalam Sumpah Palapa merupakan bagian yang begitu kuat, di mana tekad Mahapatih Gajah Mada mempersatukan banyak pulau ke dalam Nusantara," ungkapnya.
"Hari ini (kemarin, red) kami sebar tim dari Pemprov Jatim untuk mengambil mata air dari tujuh sumber. Semuanya menjadi bentuk kontribusi Jawa Timur untuk nama Nusantara yang telah ditentukan oleh presiden," ujar Khofifah.(dee/wan/c7/oni/jpg)
