JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Praktik peretasan dari akun anonim bernama Bjorka membuat gerah banyak pihak. Sampai akhirnya akun Twitter miliknya ditangguhkan sejak, Ahad (11/9). Paling baru Bjorka mengumumkan berhasil meretas surat-surat rahasia untuk Presiden Indonesia, termasuk surat dari Badan Intelejen Negara (BIN).
Lingkungan Istana Kepresidenan sudah merespon informasi peretasan yang dilakukan Bjorka tersebut. Kepada wartawan, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan dokumen kepresidenan aman dan tidak ada yang terkena peretasan. Meskipun begitu istana meminta aparat penegak hukum untuk bertindak. Sebab praktik peretasan sudah melanggar ketentuan hukum di Indonesia.
Institusi kepolisian langsung merespon permintaan dari Istana Kepresidenan tersebut. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan mereka menindak hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka tersebut. Dia mengatakan peretasan terhadap berbagai situs resmi pemerintah merupakan pelanggaran pidana. ’’Karena itu pendalaman dilakukan,’’ katanya.
Pakar Keamanan Siber Pratama D Pershada menuturkan bahwa setelah data PLN, Indihome, data registrasi sebanyak 1,3 miliar dan 105 juta data pemilih, kini giliran data rahasia dan surat presiden. "Total yang dibocorkan itu dokumen kepresidenan sebanyak 679.180," paparnya.
Ada beberapa data yang diunggah, yakni judul surat, nomor surat, keterangan surat pengirim, identitas pegawai penerima. Namun, data yang diklaim ukuran filenya hanya 189 mb. "Kalau dikompres hanya 40 mb," ujarnya.
Menurutnya, dengan jumlah data sesedikit itu maka, sulit untuk mengidentifikasi keasliannya. Beda ceritanya dengan data registrasi sim card dan data pemilih KPU. "Kalau data sim card dan KPU sudah pasti asli," jelasnya.
Pratama pun berupaya untuk menelusuri Bjorka. Dari hasil penelusurannya, dia berkesimpulan bahwa Bjorka cukup cerdas dalam menyembunyikan identitasnya. Agak susah memastikan bahwa hacker ini dari dalam negeri atau justru luar negeri. "Bahasa Inggrisnya juga cukup bagus," tuturnya.
Yang pasti BJorka ini mengerti benar kondisi Indonesia. Tidak seperti hacker asing biasanya yang hanya menjual data saja, namun Bjorka mengerti isi datanya dan dampak politisnya. "Bahkan, melakukan profiling beberapa pejabat," jelasnya.
Kemungkinan besar peretasan ke pemerintah Indonesia akan terus terulang. Karena pondasi sibernya belum didukung oleh political will. "Semua itu harus datang dari negara dengan Undang-undang sekaligus kerjasama antara negara," tegasnya.(idr/far/lum/wan/jpg)
