JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Bareskrim Polri telah menetapkan pengacara Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka. Kamaruddin sendiri menyikapi kasus ini dengan tenang dan menyebut hanya berniat membela istri dari Direktur Utama PT Taspen, ANS Kosasih.
"Saya bela istri dan anaknya, lalu saya beritahu perempuannya (Dirut Taspen) dan aliran uangnya," kata Kamaruddin saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (12/8).
Meski begitu, Kamaruddin belum memastikan akan menempuh langkah praperadilan untuk menggugat status tersangka ini atau tidak. Dia akan terlebih dahulu melihat perkembangan jalannya penyidikan.
"Kita lihat perkembangan (penyidikan)," jelasnya.
Kamaruddin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kasus ini terkait dugaan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen, ANS Kosasih.
"Ya sudah tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid saat dihubungi, Rabu (9/8).
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, ANS Kosasih membuat laporan polisi terhadap pengacara Kamaruddin Simanjuntak atas penyebaran berita bohong atau hoax. Laporan tersebut diterima Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/1966/IX/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 September 2022.
"Hari ini saya mendampingi klien saya, Pak ANS Kosasih membuat laporan polisi terkait berita bohong, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara KS beberapa waktu lalu," kata pengacara Kosasih, Duke Ari Widagdo kepada wartawan, Senin (5/9).
Dalam laporan ini, Kosasih menyertakan beberapa barang bukti. Seperti video Kamaruddin saat menyampaikan pernyataan, hasil konferensi pers, dan putusan sidang perceraian.
Laporan ini dibuat karena Kosasih tak terima dituding mengelola dana investasi Rp300 triliun untuk kegiatan Calon Presiden (Capres). Dia memastikan Taspen tidak pernah mengelola uang tersebut.
Selain itu, Kosasih juga membantah kerap bermain perempuan. Termasuk menelantarkan anaknya yang masih sekolah. Kamaruddin dipersangkakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi