JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Anjloknya harga TBS (tandan buah segar) sawit masih terus dirasakan petani hingga saat ini, tanpa ada solusi konkret dari Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Bahkan berbagai issu, juga sengaja dihembuskan oleh pihak yang mempunyai kepentingan dan menikmati adanya fluktuasi harga TBS di tingkat petani. Sejak pidato Presiden Joko Widodo pada 22 April, tentang larangan ekspor bahan baku MGS (minyak goreng sawit), dan belakangan bahkan CPO ikut dilarang, sejak itu harga TBS di tingkat petani cenderung turun hingga 75 persen dari harga ketetapan yang dilakukan Disbun bersama pemangku kepentingan lain di sektor perkebunan sawit yang disepakati bersama.
"Dari keadaan yang terjadi di lapangan, DPP Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, red) tidak tinggal diam dan terus melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun karena situasi makin sulit dan belum ada langkah konkret, akhirnya kami melaporkan ke Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko MSi yang juga Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, tentang kondisi petani sawit di 146 DPD Apkasindo kabupaten/kota dari 22 DPW provinsi dari seluruh wilayah Indonesia," ujar Ketua Umum DPP Apkasindo Dr Gulat Manurung MP CIMA, usai bertemu Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, Rabu (11/5), di Jakarta.
Gulat juga mengungkapkan, dalam pertemuan yang dilakukan di kediaman Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko itu, juga diikuti Sekjend DPP Apkasindo Dr Cn Rino Afrino ST MM, Qayuum Amri dan mewakili Anggota Dewan Pembina, Mayjend TNI (Purn) Erro Kusnara SIP.
"Saya melaporkan kesulitan kami para petani sawit dari seluruh Indonesia, dari mulai anjloknya harga TBS yang mencapai 75 persen, hingga naiknya pupuk dan herbisida sampai 300 persen yang harus dipikul petani, dan ini sangat memberatkan petani. Kami mohon kebijakan Pak Moeldoko agar bisa menyampaikan keadaan ini langsung ke Pak Presiden Joko Widodo, mengenai usulan dan solusi dari kami petani sawit," ucap Gulat.
Dalam pertemuan tersebut, Apkasindo juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, yang menurut Gulat usulan tersebut sebelumnya telah dirumuskan terlebih dahulu ke anggota Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas DPP Apkasindo.
Adapun usulan yang disampaikan DPP Apkasindo tersebut, dijelaskan Gulat antara lain: Pertama, meminta agar kebijakan larangan ekspor dapat ditinjau kembali. Karena adanya kebijakan ini dinilai telah menurunkan pendapatan petani secara signifikan sejak tanggal 22 April, dan telah menguntungkan pelaku industri yang memiliki kekuatan menyimpan stok.
Kedua, optimalisasi distribusi MGS curah terjangkau sebesar Rp14 ribu, dengan difokuskan di pasar tradisional dan depot tertentu. Untuk wilayah perkotaan, dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Satgas dan penyederhanaan proses administrasi dan birokrasi pada proses pembiayaan subsidi MGS curah dari dana BPDPKS.
Ketiga, pemberian target waktu, reward dan punishmen kepada Satgas yang ditunjuk mengawal MGS subsidi. Keempat, mengoptimalkan peran Bulog dan PPI dalam melakukan pendistribusian MGS curah bersubsidi.
Kelima, menaikkan pungutan ekspor secukupnya untuk menjaga ketersediaan dana BPDP-KS, terkhusus untuk mendukung program subsidi MGS dan Sarpras, terkhusus subsidi pupuk petani sawit dari dana sawit BPDP-KS.
Keenam, Adanya pengawasan oleh kementerian terkait dan pemerintah daerah terhadap harga yang diberlakukan oleh PKS dalam melakukan pembelian TBS petani (swadaya dan plasma). Ketujuh, perlunya pendirian PKS mini petani yang terintegrasi dengan pabrik MGS di sentra perkebunan sawit rakyat.
"Itulah sejumlah usulan kami ke Pak Moeldoko. Ketujuh poin tersebut pada dasarnya sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi, yaitu melindungi dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam hal ketersediaan MGS, dan kami sangat setuju dalam hal tersebut. Namun demikian, juga perlu dipikirkan cara untuk melindungi kami petani sawit terkait harga TBS, sebagaimana usulan kami tersebut," ujar Gulat.
Menyikapi usulan yang disampaikan Apkasindo tersebut, Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko menurut Gulat sangat mendukung hal tersebut dan memberikan respon positif, karena juga menyangkut kesejahteraan masyrakat di Indonesia, khususnya petani sawit.
"Pak Moeldoko sangat mendukung usulan dari Apkasindo, dan segera menindaklanjutinya ke Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Dia juga berpesan supaya petani sawit tetap semangat, kompak dan tetap menjaga kesehatan," ujar Gulat.
Laporan: M Erizal (Jakarta)
Editor: Rinaldi
