JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo beberkan alasan Indonesia tidak menarik bagi investor asing. Menurutnya paling besar kontribusinya karena urusan imigrasi yang masih menerapkan gaya lama. Terutama terkait Visa on Arrival (VoA) dan Kartu Izin Terbatas (Kitas).
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022). Dalam ratas itu ia menjelaskan, aura dari imigrasi Indonesia sekarang masih mengatur dan mengontrol sehingga menyulitkan investor asing, bukan mempermudah dan melayani.
Padahal menurutnya, Indonesia perlu untuk seperti negara maju yang umumnya memberi kemudahan visa kepada investor. Artinya, negara berhak melihat dari sisi besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang akan dibuka, kontribusi terhadap ekonomi, maupun dampaknya pada peningkatan ekspor.
“Oleh sebab itu saya cek, ini kenapa kita tidak menarik (bagi investor asing) paling gede kontribusinya, yaitu urusan imigrasi kita yang masih gaya lama,” kata Jokowi dalam video yang diunggah di kanal Youtube Sekretaris Presiden, pada Sabtu (10/9/2022).
Presiden juga mengaku malu karena mendapat keluhan dari para investor terkait kesulitan ini. Termasuk sulitnya mendapat izin tinggal di Indonesia. Menurut Jokowi, mereka mengatakan sistem imigrasi masih sangat mengatur dan mengontrol.
Oleh sebab itu, ia berharap “gaya lama” tersebut bisa diubah dengan secara total selepas ratas dilakukan. Jika perlu, seluruh jajaran seperti Direktur Jenderal (Dirjen) hingga bawahannya diganti semua dengan baru.
Semestinya, kata Jokowi, imigrasi Indonesia harus mempermudah dan melayani jika ingin didatangi investor asing.
“Saya terus terang apa dapat suara-suara seperti itu malu juga,” ujarnya.
Sebab, kata dia, kemudahan visa dan Kitas bagi investor diyakini dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.
“Yang gini-gini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul ini Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalo memang mereka tidak punya kemampuan untuk reform, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya ganti. Kalau nggak (diganti), nggak akan berubah,” pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
