Saran Wapres JK ke KLHK Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan

Nasional | Kamis, 11 Juli 2019 - 16:50 WIB

JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Dalam kegiatan itu, JK menyampaiakan beberapa pesan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Salah satunya terkait masalah kerusakan hutan dan lahan yang berimbas pada terjadinya bencana kekeringan dan banjir.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Menurut JK, ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya kekeringan dan banjir di Indonesia. Faktor tersebut adalah pembalakan hutan yang terjadi secara ilegal dan besar-besaran.

Ke depannya kata JK, pemerintah harus bisa lebih tegas dalam regulasi dan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya JK menyinggung soal pemberian izin terhadap para penambang. Syarat soal perawatan lingkungan juga harus dipertegas lagi.

“Jadi, apabila selesai tambang harus betul-betul reboisasi dan menghutankan kembali," sebut JK dalam sambutannya.

Pasalnya, JK menilai apabila bekas galian tambang tidak dihutankan kembali maka berimbas pada banjir seperti yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menteri Siti juga diminta untuk lebih maksimal lagi dalam pelibatan masyarakat untuk merawat hutan dan lahan.  

Wapres JK Minta KLHK Lakukan ini Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan

Kamis, 11 Juli 2019 – 16:42 WIB

Wapres JK Minta KLHK Lakukan ini Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Skip Adv

Dalam kegiatan itu, JK menyampaiakan beberapa pesan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Salah satunya terkait masalah kerusakan hutan dan lahan yang berimbas pada terjadinya bencana kekeringan dan banjir.

Menurut JK, ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya kekeringan dan banjir di Indonesia. Faktor tersebut adalah pembalakan hutan yang terjadi secara ilegal dan besar-besaran.

Ke depannya kata JK, pemerintah harus bisa lebih tegas dalam regulasi dan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya JK menyinggung soal pemberian izin terhadap para penambang. Syarat soal perawatan lingkungan juga harus dipertegas lagi.

“Jadi, apabila selesai tambang harus betul-betul reboisasi dan menghutankan kembali," sebut JK dalam sambutannya.

Pasalnya, JK menilai apabila bekas galian tambang tidak dihutankan kembali maka berimbas pada banjir seperti yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menteri Siti juga diminta untuk lebih maksimal lagi dalam pelibatan masyarakat untuk merawat hutan dan lahan.  

Saya mengharapkan Menteri KLHK untuk kembali melibatkan masyarakat dalam memperbaiki lahan itu. Karena pemerintah saja pasti tidak sanggup sebagaimana pengalaman-pengalaman yang ada," tandas JK. (cuy)

Sumber: JPNN.com

Editor: Deslina









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook