JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang mengkaji kebijakan Generalized System of Preferences (GSP). GSP merupakan perlakuan khusus impor yang diberikan kepada Indonesia. Jika dicabut, maka Indonesia harus membayar bea masuk impor. Saat ini, ada total 124 barang yang tengah direview oleh pengusaha kaya itu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengatakan jika permasalahan tersebut tengah dibahas. Jika berpotensi dicabut, maka Indonesia harus merogoh kocek sebesar 1,7 - 1,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp25,2 triliun untuk bea masuk per tahun dengan kondisi harga dolar saat ini.
“Kalaupun (perlakuan khusus terhadap 124 barang, red) ditarik semua, kita cuma dari 20 miliar dolar AS trade kita dengan AS itu paling tidak kita kena (bea masuk, red) 1,7-1,8 miliar dolar AS. tidak terlalu besar menurut akibatnya yang langsung dari GSP itu,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7) kemarin.
Meski demikian, dirinya menekankan bahwa yang terpenting yaitu bagaimana pemerintah mempersiapkan diri menghadapi kebijakan tersebut. Jika tidak, maka para pelaku usaha akan sangat terdampak dari kebijakan itu.
“Karena perusahaan-perusahaan inikan lebih banyak adalah yang liable intensif. Inilah yang kita harapkan, tapi pemerintah AS pun menurut saya yang paling penting adalah bahwa mereka juga asal jelas,” ungkapnya.
“Prioritas utama dia itu kan adalah Cina, Eropa dan negara-negara yang lebih besar trade defisitnya. Cuman kita harus siap, karena AS nggak main-main dalam persoalan ini,” tambahnya.
Saat disinggung apakah Indonesia merugi, Sofjan membantahnya. Menurutnya, Indonesia masih bisa ekspor, hanya saja dikenakan bea masuk yang cukup besar.
“Bukan rugi lah, itu kita tetap bisa ekspor. Cuman kita harus bayar pajak,” tandasnya.
Kirim Perwakilan Lobi
Pemerintah Indonesia akan mengirimkan perwakilannya untuk mendiskusikan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang saat ini tengah mengkaji kebijakan Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan kepada Indonesia. GSP ini merupakan perlakuan khusus impor yang diberikan kepada Tanah Air.
“Ya akan mau kirim. Jadi menteri perdagangan kita tentu akan kirim dan kedutaan kita sudah bekerja juga di sana untuk menjelaskan,” kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin.
Sayangnya, tidak dijelaskan detil siapa saja utusan yang akan dikirim ke Negreri Paman Sam. Namun yang pasti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri adalah dua nama yang akan punya peran lebih.
“Terutama kementerian perdagangan tentu dibantu sama yang lain lain. tapi kementerian perdagangan dan departemen luar negeri yang menjadi ujung tombaknya untuk menyelesaikan,” jelas dia.
Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan enggan membeberkan 124 barang apa saja yang tengah di review oleh pemerintah AS. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana agar fasilitas tersebut bisa dipertahankan.
“Nanti lah itu kan dikaitkannya dengan GSP kita direview. ya kita akan kirim tim ke AS utk negosiasi supaya fasilitas GSP kita tetap dipertahankan ya kan,” terangnya.
Rencananya, perwakilan Indonesia akan berangkat pada akhir Juli ini. “Tapi yang lain saya belum bisa sampaikan yang kaitannya di GSP yang akan direview itu. Kita udah memutuskan akan kirim tim,”pungkasnya. (hap/lim)
