JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) batal menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara Jakarta, Senin (11/4/2022) besok. Namun, aksi unjuk rasa itu akan digelar di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
“Aksi besok di Gedung DPR RI jam 10.00 WIB, estimasi massa 1.000 orang,” kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal dikonfirmasi, Ahad (10/4/2022).
Luthfi menjelasakan, alasan pihaknya mengubah titik unjuk rasa, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menggelar rapat terbatas bersama para menteri di Istana Negara dan menegaskan bahwa Pemilu digelar pada 14 Februari 2022.
“Iya makannya kami kan mau mengamankan konstitusi, jadi ke DPR,” tegas Luthfi.
Dia memastikan, massa aksi yang akan berdemonstrasi besok diramaikan oleh mahasiswa dari sejumlah kampus di berbagai daerah. Mereka akan datang ke Jakarta untuk menyuarakan tuntutannya.
“Dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah (Jateng), DIY dan NTB,” papar Luthfi.
Dalam tuntutan unjuk rasa itu, lanjut Luthfi, terdapat enam poin utama yang harus ditegaskan Pemerintah. Dia menyebut, poin pertama dalam tuntutannya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas menghianati konstitusi negara,” ucap Luthfi.
Tuntutan kedua, kata Luthfi, meminta Presiden untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal yang dianggap bermasalah, karena hal itu akan berdampak pada lingkungan, ekologi, dan kesejahteraan warga.
Tuntutan ketiga, urai Luthfi, mendesak dan menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Sementara tuntutan keempat, meminta Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Tuntutan kelima, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
“Tuntutan keenam, mendesak Jokowi-Maruf Amin untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya,” pungkas Luthfi.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
